Skip to main content

70% Anggaran Daerah Habis untuk Gaji PNS

Menteri Keuangan Agus Martowardojo tetap meminta pemerintah daerah menyediakan 20% anggarannya untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun daerah habiskan 70% anggarannya untuk belanja pegawai.
Demikian disampaikan Agus Marto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011).
"Kita dengan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri kita ingin menghimbau kepada daerah untuk selalu mencadangkan minimum 20% dari APBD-nya untuk belanja modal dan kita tahu untuk daerah-daerah yang baru pemekaran, banyak alokasi anggaran untuk rutin dan kepegawaian tetapi kita tidak ingin daerah terus mengembangkan biaya-biaya rutinnya dan melupakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal lainnya," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty mengaku kurang leluasa dalam mengelola anggaran negara untuk mendanai kegiatan-kegiatan produktif karena sedikitnya ruang fiskal yang hanya sekitar 8% dari kapasitas APBN.
Dia menyebutkan total pagu belanja negara di APBN 2011 sebesar Rp 1.229,6 triliun dan sebagian besar sudah teralokasi untuk mendanai kegiatan belanja yang sifatnya mengikat. Antara lain untuk transfer ke daerah sebesar Rp 393 triliun, bayar bunga dan utang pokok Rp115 triliun, subsidi Rp188 triliun, dana pendidikan Rp240 triliun dan bantuan sosial Rp63 triliun.
"Total dari 100% belanja negara yang Rp1.200 triliun, 92% sudah untuk belanja mengikat. Jadi yang betul-betul free untuk pembangunan baru,
new initiative, tidak lebih dari 8%. Itu untuk belanja infrastruktur, untuk mendorong pembangunan ekonomi," ujarnya.
Anny mengatakan dalam APBN 2011 dana transfer ke daerah memang hanya Rp393 triliun. Namun, jika memperhitungkan pos belanja lain yang juga dinikmati rakyat di seluruh Indonesia, maka sebenarnya total anggaran belanja negara yang mengalir ke daerah mencapai 70%. Sayangnya, alokasi belanja tersebut sebagian besar digunakan hanya untuk bayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
"Tapi ternyata alokasi belanja daerah yang besar itu sebagian besar hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan ada daerah yang 70% APBD-nya digunakan untuk bayar gaji. Tahun ini saja ada formasi 1 juta PNSD. Apakah memang sebesar itu kebutuhannya? Makanya penting untuk melakukan reformasi manajemen PNS di pusat dan daerah,"


Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Takbir yang Tak Serentak: Refleksi Sosial atas Perbedaan Hari Raya

Setiap kali bulan Ramadan mendekati ujungnya, umat Islam di Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama: kapan kita berpuasa, dan kapan kita berlebaran? Tahun ini, perbedaan itu kembali terjadi. Sebagian memulai puasa lebih awal, sebagian lainnya menyusul sehari kemudian. Ketika Idul Fitri tiba, perbedaan itu kembali menganga, sebagian telah bertakbir, sebagian masih berpuasa. Bagi kalangan terdidik, ini mungkin dipahami sebagai perbedaan metodologi. Namun bagi masyarakat awam, situasi ini sering kali menghadirkan kebingungan, bahkan kegamangan. Lebaran, yang semestinya menjadi simbol persatuan dan kemenangan bersama, justru terasa terbelah dalam praktik. Pertanyaannya: mengapa perbedaan ini terus berulang, dan apakah tidak mungkin kita menemukan jalan untuk menyatukannya? Perbedaan penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri pada dasarnya berakar pada dua pendekatan: hisab dan rukyat. Hisab mengandalkan perhitungan astronomi yang presisi, sementara rukyat menekankan observasi lan...
Post a Comment
Read more

Tantangan Dunia Ketenagakerjaan di Era Revolusi Industri 4.0

Indonesia memiliki populasi SDM terbesar ke-4 di dunia, yaitu sekitar 260 juta jiwa atau setara dengan 40 persen dari total jumlah populasi ASEAN. Memasuki era bonus demografi yang akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030, semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang paling berpotensi bergerak maju dalam percaturan global. Lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030 mendatang. Indonesia memiliki populasi SDM terbesar ke-4 di dunia, yaitu sekitar 260 juta jiwa atau setara dengan 40 persen dari total jumlah populasi ASEAN. Memasuki era bonus demografi yang akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030, semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang paling berpotensi bergerak maju dalam percaturan global. Lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia p...
2 comments
Read more

Live Streaming Maraton: Fenomena Baru Ekonomi Digital dan Parasosial Indonesia

Dunia digital Indonesia kembali dihebohkan oleh fenomena live streaming maraton yang dilakukan oleh Reza Arap, seorang content creator dan YouTuber ternama. Dalam tayangan Youtube berjudul "MARAPTHON: The Last Tale", Reza melakukan siaran langsung non-stop selama 24 jam sehari di rumahnya bersama teman-temannya yang direncanakan akan berlangsung selama 100 hari. Dalam delapan hari pertama saja, ia telah mengumpulkan tip dari penonton mencapai Rp1,7 miliar, termasuk satu donasi anonim senilai Rp300 juta. Fenomena ini mencerminkan transformasi mendalam dalam lanskap ekonomi digital, budaya konsumsi media, dan dinamika sosial masyarakat modern yang layak dikaji secara lebih komprehensif. Live streaming maraton yang dilakukan Reza Arap merepresentasikan konvergensi antara teknologi, entertainment , dan ekonomi digital dalam bentuk yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Platform streaming yang ia gunakan menerapkan model bisnis revenue sharing , di mana pemilik p...
Post a Comment
Read more