Skip to main content

70% Anggaran Daerah Habis untuk Gaji PNS

Menteri Keuangan Agus Martowardojo tetap meminta pemerintah daerah menyediakan 20% anggarannya untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun daerah habiskan 70% anggarannya untuk belanja pegawai.
Demikian disampaikan Agus Marto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011).
"Kita dengan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri kita ingin menghimbau kepada daerah untuk selalu mencadangkan minimum 20% dari APBD-nya untuk belanja modal dan kita tahu untuk daerah-daerah yang baru pemekaran, banyak alokasi anggaran untuk rutin dan kepegawaian tetapi kita tidak ingin daerah terus mengembangkan biaya-biaya rutinnya dan melupakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal lainnya," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty mengaku kurang leluasa dalam mengelola anggaran negara untuk mendanai kegiatan-kegiatan produktif karena sedikitnya ruang fiskal yang hanya sekitar 8% dari kapasitas APBN.
Dia menyebutkan total pagu belanja negara di APBN 2011 sebesar Rp 1.229,6 triliun dan sebagian besar sudah teralokasi untuk mendanai kegiatan belanja yang sifatnya mengikat. Antara lain untuk transfer ke daerah sebesar Rp 393 triliun, bayar bunga dan utang pokok Rp115 triliun, subsidi Rp188 triliun, dana pendidikan Rp240 triliun dan bantuan sosial Rp63 triliun.
"Total dari 100% belanja negara yang Rp1.200 triliun, 92% sudah untuk belanja mengikat. Jadi yang betul-betul free untuk pembangunan baru,
new initiative, tidak lebih dari 8%. Itu untuk belanja infrastruktur, untuk mendorong pembangunan ekonomi," ujarnya.
Anny mengatakan dalam APBN 2011 dana transfer ke daerah memang hanya Rp393 triliun. Namun, jika memperhitungkan pos belanja lain yang juga dinikmati rakyat di seluruh Indonesia, maka sebenarnya total anggaran belanja negara yang mengalir ke daerah mencapai 70%. Sayangnya, alokasi belanja tersebut sebagian besar digunakan hanya untuk bayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
"Tapi ternyata alokasi belanja daerah yang besar itu sebagian besar hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan ada daerah yang 70% APBD-nya digunakan untuk bayar gaji. Tahun ini saja ada formasi 1 juta PNSD. Apakah memang sebesar itu kebutuhannya? Makanya penting untuk melakukan reformasi manajemen PNS di pusat dan daerah,"


Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tantangan Dunia Ketenagakerjaan di Era Revolusi Industri 4.0

Indonesia memiliki populasi SDM terbesar ke-4 di dunia, yaitu sekitar 260 juta jiwa atau setara dengan 40 persen dari total jumlah populasi ASEAN. Memasuki era bonus demografi yang akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030, semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang paling berpotensi bergerak maju dalam percaturan global. Lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030 mendatang. Indonesia memiliki populasi SDM terbesar ke-4 di dunia, yaitu sekitar 260 juta jiwa atau setara dengan 40 persen dari total jumlah populasi ASEAN. Memasuki era bonus demografi yang akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030, semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang paling berpotensi bergerak maju dalam percaturan global. Lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia p...
2 comments
Read more

Pilkada Langsung Vs DPRD: Mencari Format Terbaik Bagi Demokrasi Lokal Indonesia

Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem langsung ke pemilihan melalui DPRD kembali mencuat dan memicu perdebatan publik yang intens. Dengan dukungan dari hampir seluruh fraksi di DPR kecuali PDIP, diskursus ini menuntut analisis mendalam berbasis data untuk memahami implikasi dari masing-masing sistem terhadap kualitas demokrasi lokal Indonesia. Perdebatan ini bukan sekadar pilihan teknis prosedural, melainkan menyangkut filosofi demokrasi yang dianut bangsa dan bagaimana kita mendefinisikan representasi rakyat dalam konteks pemerintahan daerah. Sejak implementasi pilkada langsung melalui UU No. 32 Tahun 2004, Indonesia telah menyelenggarakan ribuan pemilihan kepala daerah. Data KPU menunjukkan bahwa pada periode 2015-2024, telah terselenggara lebih dari 800 pilkada serentak di berbagai gelombang dengan tingkat partisipasi pemilih rata-rata 75-77%. Legitimasi demokratis menjadi kekuatan utama pilkada langsung, di mana kepala daerah terpilih memiliki mandat langsu...
Post a Comment
Read more

Live Streaming Maraton: Fenomena Baru Ekonomi Digital dan Parasosial Indonesia

Dunia digital Indonesia kembali dihebohkan oleh fenomena live streaming maraton yang dilakukan oleh Reza Arap, seorang content creator dan YouTuber ternama. Dalam tayangan Youtube berjudul "MARAPTHON: The Last Tale", Reza melakukan siaran langsung non-stop selama 24 jam sehari di rumahnya bersama teman-temannya yang direncanakan akan berlangsung selama 100 hari. Dalam delapan hari pertama saja, ia telah mengumpulkan tip dari penonton mencapai Rp1,7 miliar, termasuk satu donasi anonim senilai Rp300 juta. Fenomena ini mencerminkan transformasi mendalam dalam lanskap ekonomi digital, budaya konsumsi media, dan dinamika sosial masyarakat modern yang layak dikaji secara lebih komprehensif. Live streaming maraton yang dilakukan Reza Arap merepresentasikan konvergensi antara teknologi, entertainment , dan ekonomi digital dalam bentuk yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Platform streaming yang ia gunakan menerapkan model bisnis revenue sharing , di mana pemilik p...
Post a Comment
Read more