Skip to main content

Improving the Capacity of Village Government is a Must

Following the implementation of Law 6/2014 on Village, there has been remarkable changes in the village authority and revenue. The new law has given more power to village governments and has introduced a new arrangement in the village revenue. Since the law effectively implemented in 2015, in the case of village financial, there has been about 127 trillion of National budget transferred to villages. This amount is intended to increase gradually, so that, by 2019, the central government will allocate around 120 trillion, the amount will be doubled compared to the allocation in 2017. With this amount, each village in Indonesia received around 800 million, and it means in 2018 each village will be anticipated to manage around 1.6 billion.
The abundant revenue received by villages may be end up in two situations. It potentially facilitates the acceleration of village development or it may create a new problem in villages. The first situation possibly to happen if village apparatus has capability to manage the transferred fund. On the contrary, it may lead to a problem of misusing the funds. The ability of village apparatus in preparing village development planning is a fundamental factor to ensure the abundant revenue received by villages will be appropriately spent.
Unfortunately, some cases occurred in some regions involving village heads and staffs seem to be apparent that village apparatus has not had enough planning skill in managing huge village budget.
To conclude, the implementation of Law 6/2014 has resulted in the significant increase of village budget. Indeed, to manage these abundant resources, it’s required capable village apparatus. It’s apparent from the past three year experience that low capacity and skill of most village apparatus in the arrangement of village development planning has exacerbated the situation. This is plainly obvious from some RPJM Desa documents (Medium Term Village Planning Documents) that seem to be merely arranged without going through process as prescribed by the law. In addition, most villages were delayed in finalizing their village budget documents due to the delays in preparing the planning documents.
Seeing the fact, it is crucial to enhance the village apparatus capability to ensure the village budget is prepared appropriately. The training and coaching for village apparatus in preparing village planning documents are expected to improve the capacity of village apparatus in identifying strategic problems in the villages and in seeking reasonable solutions to solve the confronting issues. By then all villages are expected to have better planning documents and implementable in effort to increase the prosperity of village community. Therefore, training and coaching of village apparatus, particularly those involved in the preparation of planning documents is urgent.

Comments

Popular posts from this blog

Tantangan Dunia Ketenagakerjaan di Era Revolusi Industri 4.0

Indonesia memiliki populasi SDM terbesar ke-4 di dunia, yaitu sekitar 260 juta jiwa atau setara dengan 40 persen dari total jumlah populasi ASEAN. Memasuki era bonus demografi yang akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030, semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang paling berpotensi bergerak maju dalam percaturan global. Lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030 mendatang. Indonesia memiliki populasi SDM terbesar ke-4 di dunia, yaitu sekitar 260 juta jiwa atau setara dengan 40 persen dari total jumlah populasi ASEAN. Memasuki era bonus demografi yang akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030, semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang paling berpotensi bergerak maju dalam percaturan global. Lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia p...

Pilkada Langsung Vs DPRD: Mencari Format Terbaik Bagi Demokrasi Lokal Indonesia

Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem langsung ke pemilihan melalui DPRD kembali mencuat dan memicu perdebatan publik yang intens. Dengan dukungan dari hampir seluruh fraksi di DPR kecuali PDIP, diskursus ini menuntut analisis mendalam berbasis data untuk memahami implikasi dari masing-masing sistem terhadap kualitas demokrasi lokal Indonesia. Perdebatan ini bukan sekadar pilihan teknis prosedural, melainkan menyangkut filosofi demokrasi yang dianut bangsa dan bagaimana kita mendefinisikan representasi rakyat dalam konteks pemerintahan daerah. Sejak implementasi pilkada langsung melalui UU No. 32 Tahun 2004, Indonesia telah menyelenggarakan ribuan pemilihan kepala daerah. Data KPU menunjukkan bahwa pada periode 2015-2024, telah terselenggara lebih dari 800 pilkada serentak di berbagai gelombang dengan tingkat partisipasi pemilih rata-rata 75-77%. Legitimasi demokratis menjadi kekuatan utama pilkada langsung, di mana kepala daerah terpilih memiliki mandat langsu...

Live Streaming Maraton: Fenomena Baru Ekonomi Digital dan Parasosial Indonesia

Dunia digital Indonesia kembali dihebohkan oleh fenomena live streaming maraton yang dilakukan oleh Reza Arap, seorang content creator dan YouTuber ternama. Dalam tayangan Youtube berjudul "MARAPTHON: The Last Tale", Reza melakukan siaran langsung non-stop selama 24 jam sehari di rumahnya bersama teman-temannya yang direncanakan akan berlangsung selama 100 hari. Dalam delapan hari pertama saja, ia telah mengumpulkan tip dari penonton mencapai Rp1,7 miliar, termasuk satu donasi anonim senilai Rp300 juta. Fenomena ini mencerminkan transformasi mendalam dalam lanskap ekonomi digital, budaya konsumsi media, dan dinamika sosial masyarakat modern yang layak dikaji secara lebih komprehensif. Live streaming maraton yang dilakukan Reza Arap merepresentasikan konvergensi antara teknologi, entertainment , dan ekonomi digital dalam bentuk yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Platform streaming yang ia gunakan menerapkan model bisnis revenue sharing , di mana pemilik p...