Setiap 17 Agustus, bendera merah putih berkibar di setiap sudut kampung. Anak-anak berteriak "Merdeka!" sambil mengikuti lomba balap karung. Tapi di balik semarak perayaan itu, ada pertanyaan yang mengganjal: sudahkah kemerdekaan ini benar-benar dirasakan oleh wong cilik? Sudahkah Mak Inah yang jualan gorengan di pinggir jalan, Pak Jarwo yang kerja serabutan, atau Mbak Sari yang ngontrak kamar sempit di kampung padat merasakan "kemerdekaan" yang diproklamasikan 80 tahun lalu?
Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, mereka tidak bermimpi tentang gedung-gedung pencakar langit atau mall mewah. Mereka bermimpi tentang petani yang tidak lagi diperas, buruh yang mendapat upah layak, dan anak-anak kampung yang bisa sekolah tanpa khawatir biaya.
Bung Karno pernah bilang: "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!" Dia ingin Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri - berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan punya kepribadian yang khas. Bung Hatta dengan konsep "demokrasi ekonomi" nya berharap ekonomi Indonesia bukan cuma milik segelintir orang kaya, tapi benar-benar dikuasai oleh rakyat.
Para pendiri bangsa merumuskan Pancasila bukan untuk dijadikan hafalan di sekolah atau slogan di kantor pemerintah. Mereka ingin Pancasila hidup dalam keseharian. Ketika tetangga kesusahan, kita gotong royong. Ketika ada yang beda agama atau suku, kita tetap rukun. Ketika ada yang kaya dan miskin, yang kaya tidak menindas yang miskin. Itulah cita-cita sederhana tapi mulia dari para founding father kita.
Mak Inah, 52 tahun, setiap pagi jam 4 sudah bangun untuk menggoreng tahu, tempe, dan pisang. Modal Rp 50 ribu, untung bersih cuma Rp 30 ribu sehari - itu kalau cuaca bagus dan dagangan laris. Kalau hujan atau ada razia Satpol PP, ya rugi besar.
"Pak Lurah sering bilang kita harus bersyukur hidup di negara merdeka," kata Mak Inah sambil membalik gorengan. "Tapi merdeka dari apa? Saya masih dijajah sama kemiskinan. Anak saya putus sekolah karena nggak ada biaya. Kalau sakit, ke puskesmas antrinya panjang, obatnya sering kosong."
Mak Inah mewakili jutaan pedagang kaki lima yang hidupnya masih terombang-ambing. Mereka merdeka dari penjajahan Belanda, tapi belum merdeka dari kemiskinan struktural.
Pak Jarwo, 45 tahun, kerja apa saja asal halal. Hari ini ngangkut pasir, besok jadi kuli bangunan, lusa jadi tukang ojek payung. Upahnya Rp 80-100 ribu per hari, tapi kerja tidak setiap hari.
"Dulu orang tua saya cerita, katanya habis merdeka hidup akan lebih baik," ujar Pak Jarwo sambil istirahat di warung kopi. "Tapi sampai sekarang saya masih kerja kasar, anak-anak saya juga kayaknya bakal nasibnya sama. Yang punya modal makin kaya, yang tidak punya modal kayak saya ya gini-gini aja."
Pak Jarwo tidak pernah punya tabungan. Kalau sakit, ya terpaksa hutang. Kalau anaknya butuh biaya sekolah, ya jual motor atau gadai apa yang bisa digadai. Hidup dari tangan ke mulut.
Mbak Sari, 28 tahun, kerja di pabrik tekstil di kawasan industri. Gaji UMR Rp 4,8 juta per bulan. Kedengarannya lumayan? Tidak juga. Setelah dipotong biaya kos Rp 800 ribu, makan Rp 1,5 juta, ongkos transport Rp 500 ribu, dan kirim orang tua Rp 500 ribu, sisanya cuma Rp 1,5 juta. Mau nabung beli rumah? Dengan harga rumah paling murah Rp 300 juta, butuh 200 bulan atau 16 tahun baru bisa beli - itu kalau dia tidak makan, tidak sakit, tidak nikah, tidak punya anak.
"Saya kerja 6 hari seminggu, overtime hampir tiap hari. Capek? Tentu. Tapi kalau nggak gini, gimana caranya hidup?" kata Mbak Sari. "Boss pabrik mobilnya ganti tiap tahun. Rumahnya kayak istana. Sementara saya ngontrak kamar 3x3 meter bareng tiga orang."
Jujur saja, banyak juga yang sudah membaik. Dulu sekolah dasar bayar, sekarang gratis. Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) membantu anak-anak miskin tetap sekolah. Program PKH (Program Keluarga Harapan) memberikan bantuan tunai untuk keluarga miskin dengan syarat anak tetap sekolah dan rutin ke posyandu.
Bu Tini dari Kampung Kebon Jeruk bercerita: "Anak saya yang bungsu sekarang SMA, gratis. Yang sulung malah kuliah pakai KIP Kuliah. Alhamdulillah, dulu saya cuma tamatan SD, sekarang anak-anak bisa lebih tinggi pendidikannya."
Dulu kalau sakit keras, pilihan cuma dua: mati atau bangkrut. Sekarang dengan JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat), wong cilik bisa berobat ke rumah sakit tanpa khawatir tagihan fantastis.
Pak Sutrisno yang pernah operasi jantung bercerita: "Kalau tidak ada BPJS, saya pasti sudah mati atau keluarga bangkrut. Operasi jantung kan mahal, bisa ratusan juta. Alhamdulillah, dengan BPJS, saya cuma bayar administrasi."
Harus diakui, infrastruktur Indonesia jauh lebih baik sekarang. Jalan tol menghubungkan kota-kota besar, jembatan memperpendek perjalanan, internet 4G bahkan sudah masuk desa-desa.
"Dulu dari desa ke kota butuh 3 jam, sekarang cuma 1 jam karena ada jalan tol," kata Pak Darmo, petani dari Boyolali. "Anak saya yang jadi TKI di Malaysia bisa video call tiap hari karena sinyal internet sudah kuat."
Ini yang paling bikin dongkol. Data BPS menunjukkan 1% orang terkaya Indonesia menguasai hampir 50% total kekayaan nasional. Sementara 10% orang termiskin hanya menguasai kurang dari 1% total kekayaan.
Concohnya nyata: di Jakarta, ada apartemen yang harga satu unitnya Rp 50 miliar. Sementara di kampung sebelahnya, ada keluarga yang makan seadanya, tidur beralaskan kardus.
"Saya tidak iri sama yang kaya," kata Pak Ahmad, tukang becak di Surabaya. "Tapi saya tidak terima kalau yang kaya dapat kaya karena korupsi atau main curang. Sementara saya kerja keras dari pagi sampai malam, penghasilan cuma pas-pasan."
Hutan dibabat untuk perkebunan sawit, sungai tercemar limbah pabrik, udara kotor karena asap kendaraan dan industri. Yang merasakan dampaknya? Rakyat kecil.
Pak Slamet, nelayan di Karawang, bercerita: "Dulu ikan di laut masih banyak. Sekarang makin susah dapat ikan. Laut sudah tercemar limbah pabrik. Kami yang cari makan dari laut jadi susah."
Petani di Kendal mengeluh sawahnya sering banjir karena hutan di gunung sudah gundul. "Yang nebang pohon dapat untung besar, yang kena banjir ya kami-kami ini," kata Pak Supri.
Indonesia yang dulu dikenal toleran, sekarang mulai ada gesekan. Ada yang main politik dengan mengadu-domba suku, agama, dan ras. Yang rugi? Rakyat kecil yang hidup berdampingan secara damai.
Di sebuah kampung di Jakarta Utara, Pak Budi (Kristen) dan Pak Ahmad (Muslim) sudah berteman puluhan tahun. Anak-anak mereka main bareng, istri-istri mereka arisan bareng. Tapi sejak ada isu SARA yang dipolitisir, tetangga mulai curiga-curigaan.
"Kami ini hidup rukun-rukun saja. Yang bikin ribut justru politisi yang cari keuntungan dari perpecahan," kata Pak Budi.
Harus diakui, Indonesia sekarang jauh lebih demokratis. Rakyat bisa memilih pemimpin, bisa kritik pemerintah tanpa takut ditangkap (ya walau kadang masih ada yang aneh-aneh), pers relatif bebas.
Pak RT di Kampung Mangga bilang: "Dulu zaman Soeharto, kalau ada yang protes sama pemerintah, bisa digrebek tentara. Sekarang alhamdulillah, mau demo juga boleh, asal tidak anarkis."
Pembangunan Indonesia masih terfokus di kota-kota besar dan menguntungkan kalangan atas. Infrastruktur fisik memang membaik, tapi "infrastruktur sosial" seperti keadilan, pemerataan kesempatan, dan jaminan sosial masih lemah.
"Jalan tol bagus, tapi saya tidak punya mobil untuk lewat sana," kata Mak Inah. "Mall banyak, tapi saya cuma bisa lihat dari luar."
Indonesia sudah 80 tahun merdeka, tapi jutaan rakyatnya masih terjajah kemiskinan. Mereka merdeka secara politik, tapi tidak merdeka secara ekonomi. Bisa memilih pemimpin, tapi tidak bisa memilih nasib.
"Yang kami butuh itu kerja tetap dengan gaji yang cukup untuk hidup layak," kata Pak Jarwo. Pemerintah harus fokus pada industrialisasi yang menyerap banyak tenaga kerja, bukan cuma proyek-proyek yang padat modal.
"Anak-anak kampung banyak yang kuliah, tapi lulus nganggur karena jurusannya tidak sesuai kebutuhan lapangan kerja," kata Bu Tini. Sistem pendidikan harus diselaraskan dengan kebutuhan industri dan ekonomi riil.
"Tanah luas dikuasai pengusaha besar, petani kecil seperti saya cuma punya sawah seuprit," keluh Pak Supri. Program reforma agraria harus benar-benar dilaksanakan, bukan cuma jadi janji politik.
"Kenapa subsidi BBM dihilangkan untuk rakyat, tapi subsidi untuk pengusaha masih ada?" tanya Mbak Sari. Kebijakan subsidi harus lebih berpihak pada rakyat kecil.Setelah 80 tahun merdeka, Indonesia sudah mencapai banyak kemajuan. Tapi kemerdekaan belum tuntas jika jutaan rakyat masih hidup dalam kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakpastian.
Kemerdekaan hakiki bukan cuma bebas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas dari kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Rakyat kecil seperti Mak Inah, Pak Jarwo, dan Mbak Sari adalah tolak ukur sejati apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka.
Di usia 80 tahun, Indonesia perlu kembali ke cita-cita awal: negara yang adil dan makmur untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika wong cilik bisa hidup layak, aman, dan bermartabat.
Merdeka! Tapi merdeka untuk semua, bukan merdeka untuk segelintir orang saja.
---
"Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad 'merdeka atau mati'." - Soekarno
Pertanyaannya sekarang: apakah tekad "merdeka atau mati" itu sudah benar-benar merdekakan rakyat kecil Indonesia?
Penulis: M. Ali Hapsah, Ph.D.
Comments
Post a Comment