Bagi sebagian orang, ini adalah berita dari negeri yang jauh. Bagi Indonesia, ini adalah krisis yang sangat dekat. Bukan dalam pengertian militer, tentu saja. Namun dalam bahasa yang lebih mendasar: berpotensi mengerek kenaikan harga bahan pokok, ongkos transportasi, dan potensial membawa dampak kepada pekerja di Indonesia.
Titik pertama yang paling rentan adalah ketersediaan energi. Indonesia bukan penghasil minyak yang mencukupi kebutuhannya sendiri. Setiap hari negeri ini mengonsumsi sekitar 1,7 juta barel minyak, sementara produksi domestik hanya mampu menyediakan separuhnya. Sisanya, hampir 860 ribu barel, harus didatangkan dari luar negeri. Dan sebagian besar dari impor itu berasal dari kawasan yang kini berkobar: Arab Saudi memasok sekitar 38 persen impor minyak mentah Indonesia, diikuti Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Semua jalur pengiriman dari kawasan itu melewati satu titik tunggal yang kini di bawah ancaman senjata: Selat Hormuz.
Pasar minyak merespons hampir seketika. Harga minyak Brent yang pada Jumat 27 Februari 2026 masih diperdagangkan di kisaran 72,87 dolar AS per barel, melonjak ke angka 80 dolar hanya dalam sehari, sebuah kenaikan 13 persen yang menggetarkan pasar. Analis dari Barclays memperkirakan harga bisa menembus 100 dolar per barel jika perang berkepanjangan. Ini bukan angka abstrak. APBN 2026 disusun dengan asumsi harga minyak 70 dolar per barel. Setiap kenaikan satu dolar, menurut kajian fiskal Bank Mandiri, berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 10,3 triliun, sementara tambahan penerimaan dari sektor migas hanya sekitar Rp 3,5 triliun. Jika harga minyak benar-benar mencapai 100 dolar, lubang dalam anggaran negara bisa menganga lebar, jauh di atas angka yang pernah diantisipasi.
Dari defisit anggaran, jalan menuju inflasi terbentang lurus. Ketika pemerintah tidak lagi mampu menanggung selisih antara harga pasar dan harga subsidi, salah satu dari dua hal harus terjadi: anggaran dipangkas dari sektor lain, atau harga BBM dinaikkan. Bila yang kedua yang dipilih, setiap kenaikan 10 persen harga Pertalite diperkirakan akan menambah 0,27 poin persentase pada laju inflasi nasional. Efeknya merambat: ongkos angkutan umum naik, biaya distribusi pangan meningkat, dan harga ayam, telur, cabai, serta beras di pasar tradisional ikut merayap ke atas. Bagi keluarga dengan penghasilan tetap yang sudah pas-pasan, kenaikan harga pangan bukan sekadar angka statistik; ini adalah pengorbatan nyata di meja makan.
Tekanan tidak berhenti di sektor energi. Ketidakpastian geopolitik yang meningkat mendorong investor global beralih ke aset-aset aman: dolar AS, emas, dan obligasi pemerintah Amerika. Konsekuensinya sudah bisa ditebak: mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mengalami tekanan depresiasi. Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, mengingatkan bahwa indeks volatilitas atau VIX yang memantulkan kekhawatiran pasar global mulai merangkak naik sejak serangan pertama Israel ke Iran, menandakan arus keluar modal dari aset berisiko akan menguat. Ketika rupiah melemah bahkan seribu rupiah saja, biaya impor bahan baku industri manufaktur Indonesia bisa bertambah ratusan miliar rupiah. Dan Indonesia, dengan struktur industrinya yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor, menanggung risiko ini secara tidak proporsional.
Di sinilah dimensi ketenagakerjaan mulai tampak dalam wajah yang paling mengkhawatirkan. Sebelum perang ini pecah dalam skala penuhnya, Indonesia sudah menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja: lebih dari 88.000 orang tercatat terkena PHK sepanjang 2025, dengan Jawa Barat sebagai provinsi paling terdampak. Industri padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik, sudah lebih dulu terguncang oleh kombinasi melemahnya permintaan global, relokasi industri, dan tekanan tarif. Konflik Iran-AS kini hadir sebagai batu tambahan di punggung unta yang sudah hampir patah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara terbuka mengakui bahwa konflik ini berpotensi memperburuk angka PHK, khususnya pada industri berorientasi ekspor. Logikanya tidak rumit: ketika ekonomi global melambat karena ketidakpastian geopolitik, permintaan terhadap barang-barang manufaktur Indonesia di pasar internasional melemah. Penurunan pesanan berarti penurunan produksi. Penurunan produksi, pada akhirnya, berarti pengurangan tenaga kerja. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani menambahkan bahwa industri dengan ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan paling langsung; dan sektor padat karya, dengan margin tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi serta bahan baku impor, berada di garis depan kerentanan itu.
Dimensi lain yang tak kalah genting menyangkut jutaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kawasan Timur Tengah adalah salah satu tujuan utama pekerja migran Indonesia: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Oman menampung ratusan ribu tenaga kerja Indonesia, mulai dari pekerja rumah tangga hingga pekerja konstruksi dan sektor jasa. Eskalasi konflik regional, yang berpotensi meluas melampaui Iran ke negara-negara tetangganya, mengancam stabilitas tempat kerja mereka. Dalam skenario terburuk, gelombang kepulangan tenaga kerja migran dalam jumlah besar bisa terjadi secara mendadak, menambah tekanan pada pasar tenaga kerja domestik yang sudah sesak. Sementara di sisi lain, remitansi yang dikirimkan para pekerja migran ini, yang menjadi penopang jutaan keluarga di desa-desa Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, berisiko terganggu.
Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad mengingatkan bahwa geoekonomi telah menjadi alat kekuasaan strategis di era ini. Meski perdagangan langsung Indonesia dengan Iran dan Israel memang relatif kecil, sepanjang 2025 neraca perdagangan Indonesia dengan Iran mencatat surplus 240 juta dolar AS, angka yang mencerminkan hubungan ekonomi yang sesungguhnya tidak bisa diabaikan begitu saja, dampak tidak langsungnya jauh lebih besar. Gangguan logistik global, kenaikan premi asuransi pengiriman, dan ketidakpastian pasar komoditas menciptakan efek riak yang terasa jauh melampaui kawasan konflik. Ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara Teluk, yang nilainya mencapai 41,42 miliar dolar AS pada Januari-Oktober 2024, ikut terancam jika kawasan itu terus bergolak.
Pertanyaan yang mendesak, tentu saja, adalah apa yang harus dilakukan. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, mulai dari penguatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai bantalan bagi korban PHK, koordinasi lintas kementerian untuk merespons perubahan kondisi ekonomi global, hingga kebijakan fiskal yang menjaga defisit dalam batas yang dapat dipercaya pasar. Ekonom Universitas Gadjah Mada Denni Puspa Purbasari menyarankan agar pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran untuk perlindungan kelompok rentan, mereka yang paling pertama merasakan guncangan, bukan para pelaku ekonomi besar yang memiliki bantalan modal memadai.
Namun mitigasi jangka pendek, seberapa pun cermatnya dirancang, tidak dapat menggantikan kebutuhan mendesak akan transformasi struktural yang lebih dalam. Ketergantungan Indonesia pada impor energi fosil adalah warisan kerentanan yang telah lama diketahui namun belum tuntas diselesaikan. Setiap konflik di kawasan penghasil minyak selalu mengulang pelajaran yang sama: selama Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri, negeri ini akan selalu menjadi penerima pasif dari setiap guncangan geopolitik yang jauh dari batas wilayahnya. Diversifikasi energi, pengembangan energi terbarukan, dan investasi dalam efisiensi energi bukan lagi pilihan kebijakan yang bisa ditunda; mereka adalah keharusan ketahanan nasional.
Hal yang sama berlaku untuk dunia ketenagakerjaan. Selama angkatan kerja Indonesia masih terlalu terkonsentrasi di sektor-sektor yang paling rentan terhadap guncangan eksternal, yakni industri padat karya berorientasi ekspor dan sektor informal yang bergantung pada daya beli domestik, setiap krisis global akan selalu menemukan jalur cepat menuju pengangguran dan kemiskinan. Investasi dalam peningkatan keterampilan, transformasi menuju industri bernilai tambah tinggi, dan perluasan basis sektor jasa yang terdiversifikasi adalah agenda yang harus didorong bukan hanya karena alasan pertumbuhan, tetapi karena alasan ketahanan.
Konflik AS-Israel-Iran di luar dari kontrol kita. Namun cara Indonesia menyiapkan diri menghadapi dampaknya, sepenuhnya menjadi penguasaan Indonesia. Kebijakan fiskal yang responsif, jaring pengaman sosial yang kuat, maupun transformasi struktural ekonomi dan ketenagakerjaan yang sudah terlalu lama tertunda, akan menentukan seberapa dalam dampak perang AS-Israel-Iran merasuk ke dalam kehidupan puluhan juta rakyat Indonesia.
Penulis: M. Ali Hapsah, Ph.D.
Comments
Post a Comment