Peran Lembaga Pelatihan/Pendidikan Vokasi Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Era Digital

Saat ini kita berada dalam dunia yang telah berubah dari segala sisi. Apa yang dulunya hanya sebuah hayalan fiksi ilmu pengetahuan (science fiction), sekarang menjadi ilmu pengetahuan yang nyata (science fact). Perkembangan teknologi informatika dan komunikasi serta penemuan kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang mengantarkan pada era digitisasi dan otomasi menjadi pemicu terjadinya perubahan yang sangat cepat dan eksponensial. Dalam pusaran angin tornado perubahan dunia yang begitu dahsyat, kita dihadapkan pada dua pilihan: men-drive perubahan atau ter-drive oleh perubahan. Dalam dunia saat ini yang semuanya menuntut respon cepat dan akurat, hanya menyisakan satu ruang bagi individu, kelompok, industri bahkan sebuah bangsa untuk bisa survive, yaitu inovasi. Menteri Ketenagakerjaan sering menyebut, kalau dulu para pejuang kita berteriak “Merdeka atau mati” maka sekarang berganti menjadi “Inovatif atau mati”.

Terjangan perubahan di era revolusi industri 4.0 yang juga dikenal dengan era distrupsi ini berdampak pada semua segi kehidupan. Semua berubah dalam hal bagaimana kita berbagi, berkomunikasi, bekerjasama, mengajar, belajar, mencari informasi, mengakses teknologi dan dalam menyuguhkan konten. Perubahan tersebut berdampak kepada dunia usaha dan dunia industri. Betapa kita menyaksikan di abad ini, bisnis yang dulunya merajai pasar tiba-tiba mengalami disrupsi dan kemudian menjadi bangkrut dan menghilang. Disrupsi seperti ini tidak hanya terjadi di level global tapi juga di dalam negeri.

Perubahan ekosistem industri juga berdampak kepada dunia ketenagakerjaan, mencakup hubungan industrial, pasar kerja dan kebutuhan keterampilan. Penelitian yang dilakukan oleh Mckinsey Global Institute menemukan bahwa sekitar 50 persen dari aktifitas pekerjaan yang dilakukan di dunia ini, secara teori dapat diotomatisasi menggunakan teknologi, baik teknologi yang sudah eksis ataupun yang masih dalam pengembangan. Dalam konteks Indonesia, ILO bahkan memprediksi bahwa 56 persen angkatan kerja di Indonesia diperkirakan tergantikan oleh otomasi. Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa banyak angkatan kerja yang harus bertransformasi dan mengalami perubahan yang besar. Pola industri baru ini membawa dampak terciptanya jabatan dan keterampilan kerja baru dan hilangnya beberapa jabatan.

Betapapun pesatnya dan canggihnya perkembangan teknologi informatika dan komunikasi, tidak semua bisa di-digitized dan diotomasi. Kecerdasan mungkin bisa tergantikan oleh mesin, robot dan software tetapi karakter inti manusia seperti kreativitas, imaginasi, intuisi, emosi dan etik tidak akan bisa tergantikan. Oleh karena itu, peran dunia pendidikan menjadi sangat penting untuk menstimulasi perkembangan karakter inti tersebut melalui peningkatan softskill, yang mencakup antara lain berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif. Laporan World Economic Forum menyampaikan bahwa 80 persen skill yang diperlukan tenaga kerja untuk bisa bersaing dalam era revolusi industry 4.0 adalah penguasaan softskill. Technical skill sendiri hanya berada dalam skala 12 persen.

Tantangan penyediaan tenaga kerja yang kompeten semakin berat ketika melihat kondisi tingkat pendidikan angkatan kerja kita saat ini.  Laporan BPS Agustus tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 128,06 juta angkatan kerja, sekitar 58.83 persen lulusan pendidikan dasar (SD/SMP), 29,09 persen lulusan sekolah lanjutan atas (SMA/SMK/MA), dan 12,08 persen lulusan diploma/universitas. Tren yang sama juga terjadi pada profil pendidikan angkatan kerja yang bekerja. Dari 121,02 juta, sekitar 60,08 persen lulusan pendidikan dasar (SD/SMP), 27,86 persen lulusan sekolah lanjutan atas (SMA/SMK/MA), dan 12,06 persen lulusan diploma/universitas. Ironisnya, dari 7,04 juta angkatan kerja yang menganggur, 23,03 persen berasal dari lulusan SMK yang notabene lulusan pendidikan formal kejuruan. Data di atas menunjukkan bahwa ada gap yang cukup lebar antara kompetensi lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan formal bahkan lembaga pendidikan formal kejuruan, dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri.

Selain isu kualitas SDM/Tenaga kerja yang masih rendah, kemampuan lembaga pelatihan pemerintah dan swasta dalam melatih pencari kerja dan meng-upgrade kompetensi tenaga kerja juga masih sangat terbatas. Kapasitas latih lembaga pelatihan vokasi setiap tahunnya berkisar 2,2 juta. Untuk lembaga pelatihan pemerintah sendiri, dari 303 BLK, kapasitas latih maksimal hanya sekitar 282 ribu orang lebih. Kemampuan tersebut masih jauh dibawah dari kebutuhan suplai tenaga kerja kompeten yang diperlukan untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030, yaitu sebanyak 3,7 juta orang per tahun.

Beberapa kebijakan yang perlu didorong untuk menghadapi tantangan perubahan era revolusi industry 4.0 dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasi antar lain:

1.    Kebijakan “link and match”.

Kebijakan ini diperlukan untuk memastikan kompetensi SDM/tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan industri yang berbasis teknologi digital. Diantara langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain: (1) Perancangan program pelatihan dan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga kerja dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri masa kini dan masa depan. Melalui Komite Vokasi yang merupakan wadah kolaborasi antara pemerintah dan industri telah dilakukan sinergi, mulai dari perancangan program dan design kurikulum dan standard pelatihan, sampai kepada penyelengaraan pelatihan kerja itu sendiri.  Dengan demikian, konsep pendidikan dan pelatihan kerja mengacu kepada kebutuhan dunia industri. (2) selain penyiapan kompetensi pencari kerja, upaya peningkatan keterampilan para pekerja juga terus dilaksanakan agar mampu mempertahankan pekerjaan dan bahkan siap menghadapi kemungkinan terjadinya alih profesi; (3) penanaman jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) kepada para peserta didik dan pelatihan juga menjadi bagian penting dalam upaya mencetak tenaga kerja yang siap untuk mengembangkan usaha mandiri.

2.    Masifikasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi

    Transformasi program dan design pelatihan dan pendidikan secara simultan juga harus beriringan dengan upaya masifikasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi. Strategi ini menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja terampil (skilled workers) sekarang dan di masa yang akan datang. Target pemerintah dengan menaikkan jumlah peserta pelatihan kerja menjadi 1,4 juta pada tahun 2019 atau 5 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya merupakan langkah taktis dalam upaya pemenuhan tenaga kerja kompeten pada tahun 2030. Target tersebut memang masih dibawah dari angka 3,7 juta yang disyaratkan McKensie. Oleh karena itu kolaborasi yang telah terbangun antara pemerintah dan dunia industri dalam penciptaan tenaga kerja kompeten melalui pelatihan kerja dan pemagangan perlu terus ditingkatkan. Tentu saja persoalan gap sebaran SDM atau tenaga kerja terampil antar daerah perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan dan penyelenggaraannya. Selain itu, pengembangan metode pelatihan jarak jauh melalui aplikasi online system dan android juga bias didorong untuk memperluas akses terhadap pelatihan vokasi. Beberapa jenis pelatihan dapat dikembangkan melalui pendekatan kombinasi antara tatap muka dengan jarak jauh, dimana materi yang bersifat pengetahuan dapat dilakukan melalui jarak jauh, sedangkan prakteknya dilaksanakan dengan metode tatap muka di BLK.