Ali Hapsah's Corner

Menteri Keuangan Agus Martowardojo tetap meminta pemerintah daerah menyediakan 20% anggarannya untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun daerah habiskan 70% anggarannya untuk belanja pegawai. Demikian disampaikan Agus Marto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011). "Kita dengan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri kita ingin menghimbau kepada daerah untuk selalu mencadangkan minimum 20% dari APBD-nya untuk belanja modal dan kita tahu untuk daerah-daerah yang baru pemekaran, banyak alokasi anggaran untuk rutin dan kepegawaian tetapi kita tidak ingin daerah terus mengembangkan biaya-biaya rutinnya dan melupakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal lainnya," jelasnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty mengaku kurang leluasa dalam mengelola anggaran negara untuk mendanai kegiatan-kegiatan produktif karena sedikitnya ruang fiskal yang hanya sekitar 8% dari kapasitas APBN. Dia menyebutk

Menteri Keuangan diminta menciptakan formula dana perimbangan baru yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dan mengurangi belanja pegawainya. Dengan cara begitu, diyakini banyak daerah yang melakukan perampingan birokrasi. "Untuk itu, segera dilakukan perubahan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah," kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (4/7/2011). Farhan mengatakan, menkeu seharusnya menyadari adanya berbagai kebijakan pegawai selama ini yang menjadi penyebab tingginya belanja pegawai di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, remunerasi yang terbukti tidak mengurangi perilaku korupsi birokrasi. Pada APBN-P 2010 dianggarkan Rp 13,4 triliun untuk remunerasi. Bahkan, pejabat dengan grade I di Kemkeu dapat memperoleh remunerasi hinga, Rp 46,9 juta. "Kedua, Kenaikan gaji secara berkala mulai tahun 2007 sampai 2011 antara 5-10 persen, s

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 dinilai mengandung kontradiksi karena tema yang diusungnya 'Pemilihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat' bertentangan dengan kebijakan alokasi anggaran di dalamnya. Menurut Yuna Farhan dari Seknas FITRA, kontraksi RAPBN 2010 lemah. Meski jumlahnya naik, tapi kenaikannya terkecil sejak lima tahun terakhir. "Tidak sesuai karena hampir separuh belanja pemerintah pusat hanya habis untuk belanja pegawai dan membayar utang sebesar 336 triliun atau 48 persen dari total," tutur Yuna dalam keterangan pers bersama sejumlah lembaga swadaya lainnya di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jumat (14/8). Kenaikan alokasi belanja dalam RAPBN 2010 juga terletak untuk belanja pegawai sebesar 21 persen yang kemudian menurunkan jumlah belanja subsidi sebesar 10 persen dan bantuan sosial sebesar 11 persen. "Penurunan subsidi terbesar itu sebenarnya pada obat generik, pupuk serta pangan padahal subsidi mas

Selama ini pemerintah mengklaim Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2010 sudah pro-rakyat karena belanja pegawai hanya sebesar 25,9 persen, sedangkan klasifikasi belanja barang, belanja modal dan belanja sosial dengan total 64,1 persen dari seluruh RAPBN diperuntukan untuk rakyat. Menurut Yuna Farhan, Sekretaris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), RAPBN 2010 berpihak kepada masyarakat miskin hanya dalam versi pemerintah. "Bila melihat analisi masyarakat yang selama ini terus memantau pembahasan RAPBN antara legislatif dan eksekutif ternyata RAPBN tidak berpihak pada masyarakat miskin," ujarnya, Senin (14/9). Seperti yang diketahui dalam RAPBN 2010 berdasarkan urutan terbesar adalah belanja barang Rp 99,7 triliun (30,4 persen), belanja pegawai 84,4 triliun (25,9 persen), belanja modal 76,8 triliun (23,4 persen) dan bantuan sosial Rp 66,0 triliun (20,1 persen). Selain itu, pemerintah mempunyai argumentasi lain, bahwa RAPBN 2010 bena

Kebodohan telah melanggengkan kemelaratan dan kekuasaan kolonial Belanda. Pendidikan kemudian menjadi tema sentral dalam pergerakan nasional. Inilah yang mendorong Tan Malaka, Bung Karno, Sjahrir, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh-tokoh lainnya mendirikan sekolah dan ikut mengajar. Bertolak dari perjalanan sejarah yang pahit, para pendiri Republik bercita-cita bahwa kemerdekaan akan mengantar rakyat Indonesia menjadi bangsa yang cerdas. Agar hal ini tidak dilupakan generasi penerus, ihwal mencerdaskan bangsa dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berusaha melaksanakan amanat itu. Anggaran sektor pendidikan digenjot, terbesar dibandingkan sektor lainnya. Pemerintah kemudian mengumumkan wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya program mencerdaskan bangsa justru menjadi lahan baru untuk memperkaya diri kalangan pejabat. Aneka tafsir kemudian muncul. Ada yang berpendapat, wajib belajar bukan berarti sekolah gratis. Ka

Hasil Sensus Nasional terbaru Badan Pusat Statistik telah merekam data perkembangan terbaru mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Hasil sensus itu juga memetakan wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup parah. "Kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah negara manapun, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat," ujar Kepala BPS Rusman Heriawan dalam penjelasan hasil Sensus Nasional yang dirilis baru-baru ini, berbarengan dengan ulang tahun RI ke-65. Rusman mengakui jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 memang telah berkurang 1,51 juta orang menjadi 31,02 juta orang (13,33 persen) dibandingkan dengan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang. Namun, angka kemiskinan itu terbilang tinggi. Yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah  garis kemiskinan.  Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah Rp211.726

Per Maret 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan bahwa orang miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta. Apa kriteria orang masuk kategori miskin? Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan bahwa kategori miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp211.726 atau sekitar Rp7000 per hari. Jumlah ini meningkat dibandingkan kategori miskin tahun 2009 per Maret yang tercatat sebesar Rp200.262 per hari. Rusman mengatakan BPS mencatat orang miskin dari pengeluaran karena pada dasarnya perhitungan dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan dasar. "Metode kami, kemiskinan diukur dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kenapa? karena kalau tidak memenuhi misal nasi, maka dia akan mati," ujar Rusman di Kantor BPS, Kamis 1 Juli 2010. Pengeluaran, menurut Rusman, dihitung karena BPS tidak mungkin mengukur kemiskinan didasarkan atas pendapatan. "Kalau kami mengukur pendapatan, itu tidak pernah be

Nampaknya kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini. Tak heran, isu ini selalu menjadi topik hangat pembicaraan semua kalangan. Tak terkecuali pihak akademisi, para politisi pun kerapkali menggunakan isu kemiskinan untuk meraih simpati masyarakat. Hampir dalam setiap kampanye pemilihan kepala daerah atau Pilkada, persoalan kemiskinan selalu menjadi salah satu isu sentral yang diangkat dan dijanjikan oleh para kandidat untuk mendapat perhatian khusus. Tidak hanya itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pun sudah meluncurkan berbagai macam kebijakan dan program untuk mengatasi permasalahan ini. Memang angka-angka statistik menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat terlihat dari laporan yang disampaikan oleh lembaga yang mempunyai otoritas dalam hal data kemiskinan, yaitu BPS. Ketika hampir semua kalangan memperikirakan akan terjadi peningkatan jumlah kemiskinan akibat dari kebijakan pemerintah yang menaikkan harga

Berikut adalah link untuk download kumpulan kata yang bisa membantu dalam proses penulisan essay, artikel ataupun thesis/disertasi. Sekiranya ada feedback terkait dengan daftar kata-kata tersebut, silakan disampaikan melalui  email berikit: robin.mccormack@vu.edu.au Wordlist-Beberapa-Kata-Penting-dalam-Penulisan Berdasarkan pengalaman pribadi saya, kumpulan kata tersebut sangat membantu dalam proses penulisan terutama untuk pemilihan kata (diksi) dan untuk menghindari penggunaan kata yang sama secara berlebihan. Kumpulan kata tersebut juga membantu dalam membuat gagasan yang kita sampaikan terlihat lebih  flow . Semoga bermanfaat terutama bagi rekan-rekan yang sementara dalam tahap penulisan thesis.

Tahun ini saya memulai shalat tarwih di Masjid campus. Victoria University tempat dimana saya belajar memberikan satu ruangan khusus untuk tempat shalat bagi mahasiswa muslim. Belakangan Masjid ini tidak hanya digunakan oleh mahasiswa tetapi juga oleh masyarakat disekitar kampus. Tidak heran setiap pelaksanaan shalat Jumat, ruangan yang tersedia tidak mampu menampung jamaah yang datang, sehingga kadang-kadang orang-orang yang shalat meluber sampai keluar ruangan. Sudah menjadi tradisi , setiap bulan Ramadhan, Masjid Campus menggelar acara shalat Tarwih berjamaah. Jamaahnya pun lumayan banyak. Seperti di Indonesia, sebagian jamaah mengambil 8 rakaat dan yang lainnya 20 rakaat ditambah 3 rakaat shalat witir. Bacaan setiap rakaatnya lumayan panjang karena sudah menjadi tradisi, 30 Juz Al Qur'an tamat seiring dengan berakhirnya puasa Ramadhan. Satu rakaat kadang-kadang bisa mencapai 10 menit. Pengalaman sebelumnya, penamatan Al-Qur'an selalu dilaksanakan bersamaan dengan malam ke 2

Tak terasa masa terus bergulir dengan cepatnya, merubah anak kecil jadi remaja, dewasa, bahkan tua dan meninggal. Masa itu pulalah yang mengantarkan saya dan keluarga hingga tahun ini tak terasa kami telah tiga kali mengalami ibadah puasa di perantauan, Australia. Rasa rindu akan kampung halaman selalu saja menggelayut di hati setiap kali memasuki bulan Ramadhan yang penuh berkah. Rindu akan suasana kehidupan Ramadhan yang terasa dimana-mana, mulai dari kegiatan pawai menyambut Ramadhan yang sudah menjadi rutinitas tahunan sampai kepada kegiatan-kegiatan keagamaan di Masjid-Masjid, Mushalla dan Surau yang tidak pernah sepi dari kegiatan rutin, seperti shalat 5 waktu, tarawih, buka puasa bersama, ceramah dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Agak susah mendapatkan suasana kehidupan yang penuh religius di Negeri seperti Australia. Meskipun berbagai organisasi masyarakat muslim menggelar berbagai kegiatan, tetap saja tidak bisa menghapus kerinduan akan suasana religius yang sangat tera

Tulisan ini memuat beberapa pertanyaan teman yang disampaikan lewat email dan facebook terkait dengan Victoria University dan beberapa hal lain terkait dengan persiapan keberangkatan dan proses  settling down  di masa-masa awal kedatangan. Format pertanyaan sudah mengalami proses  editing  tanpa mengurangi maksud dan isi pertanyaan. Saya sengaja komfilasi email/messages tersebut menjadi sebuah tulisan dengan format Tanya jawab karena saya memandang informasi tersebut juga dapat bermanfaat untuk orang lain yang sementara dalam persiapan menuju ke Australia. Sekalian saya mohon izin kepada rekan-rekan yang terlibat dalam Tanya jawab ini. Saya sengaja menhilangkan nama untuk menjaga privasi teman tersebut. Pertanyaan Ali Hapsah   Menjawab Pertanyaan tentang VU & Footscray Saya ADS Awardee 2010, yang satu-satunya  apply  ke VU. Waktu sesi tentang Melbourne, gak ada yang tahu tentang VU dan Footscray. Mereka bahkan bilang 'notorius place ', jadi buat Saya khawatir.

Baru saja mendengar kabar duka bahwa ayahanda teman meninggal dunia di tanah air. Teman tersebut tadi malam memutuskan untuk kembali ke tanah air untuk memberikan perhormatan terakhir kepada ayahanda tercinta. Mendengar berita duka tersebut, ingatan saya langsung menuju ke satu titik waktu sekitar lima belas tahun silam ketika musibah yang sama menimpa orang yang paling saya cintai, yaitu Ibunda yang melahirkan dan membesarkan saya. Musibah kematian yang menimpa Ibunda saya terjadi ketika saya sementara berada di lokasi  KKN (Kuliah Kerja Nyata) , tepatnya di  kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu . Pagi itu, tiba-tiba saya mendapatkan panggilan telepon dari teman dan meminta saya pulang ke kampung. Teman tersebut menyampaikan bahwa ada urusan dikampung yang perlu segera diselesaikan. Saya coba meminta kejelasan dari teman mengenai urusan penting yang dia maksud tetapi dia tidak mau menyampaikan kepada saya. Sejuta tanya bergelayut dipikiran saya karena sebelum berangkat ke lokasi KKN, saya

Seminggu yang lalu, tepatnya tanggal 16-18 Juli 2010,  Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia baru saja menggelar acara  Konferensi Internasional Pelajar Indonesia 2010 . Acara ini merupakan kegiatan pamungkas saya selaku Pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia dan Presiden Victoria University Indonesian Student Association (VUISA). Konferensi yang mempertemukan seluruh stakeholders pendidikan Indonesia berjalan dengan lancar bahkan beyond  dari ekspektasi saya. Ini tidak terlepas dari kerjasama yang sangat baik dari seluruh panitia konferensi yang berasal dari berbagai universitas di Melbourne dan juga dukungan penuh dari  Victoria University  selaku tuan rumah. Sejujurnya, perasaan kekhawatiran menghantui pikiran saya sebelum acara ini terlaksana. Saya khawatir kalau Victoria University selaku tuan rumah acara konferensi tidak dapat memenuhi keinginan para peserta terutama para panitia yang berasal dari berbagai universitas. Saya memahami benar bahwa proses penunjukkan Vict

Beberapagu yang lalu saya dihubungi kontributor Tabloid Buset dan meminta komentar saya tentang isu yang lagi hangat di tanah air. Katanya, dia akan memberikan pertanyaan kalau saya bersedia memberikan komentar. Awalnya saya pikir isu yang akan ditanyakan kira-kira terkait dengan bidang research saya atau isu rekening gendut kepolisian yang lagi menjadi headlines koran-koran nasional. Tapi ternyata dia meminta pendapat saya terkait dengan kasus video porno Ariel yang lagi heboh di tanah air. Saya sempat bertanya-tanya, kok saya yang dimintai pendapat, padahal saya ini bukan pakar hukum apalagi ahli pornografi. Pengetahuan saya mengenai kasus Ariel, tidak lebih dari apa yang diberitakan dimedia. Karena alasannya untuk mengetahui pendapat masyarakat awam, akhirnya saya setuju. Berikut kira-kira pertanyaan dan jawaban saya terkait kasus Ariel berdasarkan persepektif saya sebagai orang awam. KASUS ARIEL DAN LUNA MAYA Apakah kamu setuju jika Ariel dijadikan tersangka atas video porno miri

East Kalimantan is a province with full of paradox. This region has considerable economic potential measured in terms of its endowments of natural resources, including oil, natural gas, gold and coal. Yet, East Kalimantan still lacks infrastructure, has poor human resources and high levels of unemployment, factors which condemn much of the population to a life of paucity and hardship. The new system of decentralisation which has been implemented since 2001 has been expected to give more benefit to the region, as regional governments have held relatively more power and fiscal capacity. Law 22 1999, which has been revised twice, has provided more authority to regional governments to take care of such important areas as education, health, the environment, labor, public works and natural resources management, where previously control in these areas was strictly limited (Aspinal and Fealy 2003). The introduction of fiscal decentralisation through Law 25 1999, further revised in Law 33 2004,