"Job Hugging": Fenomena Baru Dunia Kerja Indonesia di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

Di ruang meeting yang remang-remang sebuah perusahaan teknologi di Jakarta Selatan, Sari duduk gelisah menghadapi kesempatan yang sudah lama dinanti-nantikan. Perusahaan startup yang berkembang pesat menawarkan posisi dengan gaji 40% lebih tinggi dan benefit yang lebih menarik. Namun setelah berpikir berhari-hari, dia memutuskan untuk menolak. "Saya takut startup itu tidak bertahan lama. Di sini, meski gajinya pas-pasan, setidaknya masih ada kepastian," ungkapnya. Sari adalah salah satu dari jutaan pekerja Indonesia yang kini mengalami fenomena "job hugging", kecenderungan untuk bertahan di tempat kerja meski kondisinya tidak ideal.

Berbeda dengan tren global "quiet quitting" dan "great resignation" yang sempat mengguncang dunia kerja, Indonesia justru menghadapi situasi sebaliknya. Job hugging merujuk pada perilaku karyawan yang enggan berpindah kerja meskipun memiliki kesempatan atau alasan kuat untuk melakukannya. Mereka memilih "memeluk erat" pekerjaan mereka dengan berbagai pertimbangan yang kompleks, mencerminkan kondisi sosial ekonomi Indonesia yang unik.

Akar permasalahan job hugging di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari trauma ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Ketika gelombang PHK melanda berbagai sektor pada 2020-2021, masyarakat Indonesia menyaksikan betapa rapuhnya jaminan pekerjaan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran yang sempat melonjak dari 5,23% pada Februari 2020 menjadi 7,07% pada Agustus 2020. Angka ini merepresentasikan jutaan keluarga yang kehilangan sumber penghasilan dalam sekejap. Pengalaman kolektif inilah yang menciptakan "paranoia kehilangan kerja" di kalangan pekerja Indonesia.

Kondisi ini diperparah oleh kualitas lapangan kerja baru yang tersedia. Meski ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan 5,12% pada kuartal ketiga 2023, sebagian besar lowongan kerja baru masih terkonsentrasi di sektor informal atau posisi dengan kondisi yang tidak lebih baik dari pekerjaan yang sudah ada. Banyak pekerja merasa terjebak dalam dilema: tetap di posisi yang "aman" namun stagnan, atau mengambil risiko dengan peluang yang tidak pasti kualitasnya. Kultur Indonesia yang mengutamakan keluarga semakin memperkuat kecenderungan ini, di mana banyak pekerja menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga dengan tanggung jawab finansial kepada orang tua, pasangan, dan anak-anak.

Dari perspektif psikologis, job hugging menciptakan paradoks yang menarik. Dr. Rini Handayani, psikolog industri dari Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa fenomena ini adalah bentuk "survival mechanism" yang wajar dalam kondisi ekonomi tidak pasti. Namun dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan stagnasi karir dan penurunan motivasi kerja. "Karyawan yang terlalu lama berada dalam zona nyaman akan kehilangan kemampuan adaptasi dan inovasi," kata Dr. Rini. Mereka menjadi risk-averse secara berlebihan, yang ironisnya justru meningkatkan risiko ketinggalan dalam perkembangan karir jangka panjang.

Dampak job hugging terhadap produktivitas nasional Indonesia menjadi concern yang serius bagi para ekonom dan pembuat kebijakan. Ketika mobilitas tenaga kerja terhambat, alokasi sumber daya manusia menjadi tidak optimal. Pekerja dengan keahlian tinggi yang seharusnya berada di posisi yang lebih sesuai kompetensinya, justru bertahan di posisi yang kurang menantang karena faktor keamanan. Hal ini menciptakan efek domino yang merugikan: inovasi terhambat karena kurangnya "darah segar" di perusahaan, upah stagnan karena tidak ada kompetisi untuk talenta terbaik, dan pada akhirnya produktivitas agregat nasional mengalami penurunan.

Profesor Wijaya Kesuma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada menghitung bahwa fenomena job hugging berpotensi menurunkan produktivitas tenaga kerja Indonesia hingga 8-12% dalam lima tahun ke depan jika tidak ditangani dengan tepat. "Ketika pekerja terbaik tidak bergerak ke posisi yang optimal, kita kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan," ungkapnya. Data internal dari beberapa perusahaan multinasional di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat turnover yang terlalu rendah (di bawah 5% per tahun) justru berkorelasi dengan penurunan inovasi dan performa tim.

Menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan strategi komprehensif yang tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan mobilitas tenaga kerja. Langkah pertama adalah penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Program asuransi pengangguran yang lebih komprehensif dapat memberikan jaring pengaman yang dibutuhkan pekerja untuk berani mengambil risiko transisi karir. Saat ini, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diluncurkan pemerintah masih memiliki cakupan terbatas dan manfaat yang belum memadai untuk memberikan rasa aman bagi pekerja.

Investasi dalam program reskilling dan upskilling menjadi kunci kedua. Pemerintah perlu bermitra dengan industri dan institusi pelatihan untuk menciptakan program pelatihan kerja yang tidak hanya masif, tetapi juga berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program pelatihan kerja saat ini perlu dievaluasi dan ditingkatkan efektivitasnya, tidak hanya dalam hal jumlah peserta, tetapi juga dalam hal dampak nyata terhadap peningkatan keterampilan dan mobilitas karir peserta.

Strategi ketiga adalah penciptaan insentif ekonomi untuk mobilitas kerja yang sehat. Pemerintah dapat memberikan tax incentive bagi perusahaan yang merekrut dari industri berbeda, atau memberikan subsidi relokasi bagi pekerja yang pindah ke daerah dengan peluang kerja lebih baik. Regulasi ketenagakerjaan juga perlu direview untuk menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas bagi perusahaan dan perlindungan bagi pekerja, sehingga tercipta pasar kerja yang dinamis namun tetap memberikan rasa aman.

Peran pemerintah daerah tidak kalah penting dalam mengatasi job hugging. Pengembangan ekosistem ekonomi lokal melalui UMKM, inkubator bisnis, dan klaster industri dapat menciptakan alternatif pekerjaan yang menarik. Ketika pekerja melihat ada peluang berkembang di daerah mereka sendiri, keengganan untuk berpindah kerja dapat berkurang. Program "one village one product" atau pengembangan sektor pariwisata lokal dapat menjadi katalis untuk mobilitas karir yang sehat.

Dari sisi perusahaan, perlu ada perubahan paradigma dalam mengelola talenta. Alih-alih merasa nyaman dengan tingkat turnover yang rendah, perusahaan perlu proaktif dalam pengembangan karyawan dan penciptaan jalur karir yang jelas. Internal mobility program, rotasi jabatan, dan program pengembangan kepemimpinan dapat membantu karyawan tetap termotivasi tanpa harus berpindah perusahaan.

Transformasi digital yang sedang berlangsung juga membuka peluang untuk mengatasi job hugging. Platform digital yang menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja dapat meningkatkan transparansi pasar kerja dan memberikan informasi yang lebih baik tentang peluang yang tersedia. Pemerintah dapat mengembangkan portal kerja nasional yang tidak hanya menyediakan informasi lowongan, tetapi juga career guidance, penilaian kompetensi, dan rekomendasi jalur karir.

Dalam jangka panjang, mengatasi job hugging membutuhkan perubahan mindset di level individu dan masyarakat. Edukasi tentang pentingnya pengembangan karir dan calculated risk-taking perlu dilakukan secara masif. Media massa, influencer, dan pemimpin opini dapat berperan dalam mengubah narasi dari "bertahan demi keamanan" menjadi "berkembang demi masa depan yang lebih baik."

Job hugging mungkin adalah respons natural terhadap ketidakpastian ekonomi, namun Indonesia tidak boleh terjebak dalam comfort zone yang justru menghambat kemajuan. Masa depan Indonesia yang sejahtera membutuhkan pekerja yang confident, adaptif, dan mobile dalam mengembangkan karir mereka. Fenomena Sari yang menolak peluang karir yang lebih baik harus menjadi pengecualian, bukan aturan. Dengan strategi yang tepat dan komitmen dari semua stakeholder, Indonesia dapat menciptakan pasar kerja yang dinamis, inovatif, dan tetap memberikan rasa aman bagi seluruh pekerjanya. Tantangan besar ini sekaligus menjadi peluang emas untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.