Pemagangan Solusi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, angka pengangguran mengalami koreksi kearah yang lebih baik, yaitu turun dari 5,81 persen pada tahun 2015 menjadi 5,33 persen pada tahun 2017. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada Sektor Industri (0,93 poin), Sektor Perdagangan (0,74 poin), dan Sektor Jasa Kemasyarakatan (0,49 poin). Sementara sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian (2,21 poin), Sektor Pertambangan (0,10 poin), dan Sektor Konstruksi (0,01 poin).

Meskipun pengangguran mengalami tren penurunan, secara absolut angka 5,33 persen masih tergolong cukup besar bila dikalikan dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 189 juta jiwa, yaitu sekitar 10 juta jiwa. Beberapa faktor yang ditenggarai berkontribusi terhadap lambannya penyerapan tenaga kerja antara lain karena terjadinya perlambatan ekonomi terutama terjadi disektor pertambangan yang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir secara tajam mengalami penurunan harga di pasar global. Pembangunan infrastruktur yang secara masif dilaksanakan pemerintah ternyata tidak terlalu berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Data di atas menunjukkan bahwa justru sektor konstruksi mengalami penurunan dalam hal penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena infrastruktur yang dikembangkan pemerintah lebih banyak fokus pada pembangunan infrastruktur skala besar yang lebih bersifat padat modal dan sarat dengan penggunaan teknologi tinggi, bukan infrasturktur yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema padat karya. Selain penyebab tersebut di atas, masih rendahnya tingkat pendidikan para pencari kerja ditenggarai juga berkontribusi terhadap kurang signifikannya penyerapan tenaga kerja di dunia industri.

Ada tiga hal utama yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja: SDM, cara kerja (inovasi) dan pemanfaatan teknologi. SDM menyangkut mengenai sikap, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja. Inovasi menyangkut pilihan-pilihan metode, cara kerja, kegiatan atau program yang keluar dari pikiran orang pada umumnya yang pada muaranya pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja-kerja di dunia industry. Teknologi menyangkut kemampuan beradaptasi dan mengadopsi perkembangan teknologi mutakhir untuk mendukung dan mempermudah pelaksanaan kegiatan industri.

Laporan BPS menunjukkan bahwa 189 juta angkatan kerja, sekitar 60,24 persen lulusan pendidikan dasar (SD/SMP), 27,52 persen lulusan sekolah lanjutan atas (SMA/SMK/MA), dan 12,24 persen lulusan diploma/universitas. Ironisnya, dari jumlah angkatan kerja tersebut, 11,41 persen tingkat pengangguran terbuka berasal dari lulusan SMK yang notabene lulusan pendidikan formal kejuruan. Hal ini menunjukkan bahwa ada gap yang cukup lebar antara kompetensi lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan formal bahkan lembaga pendidikan formal kejuruan, dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri.

Mencermati kondisi demikian, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi sebuah keniscayaan, dan salah satu pilihan yang dinilai efektif untuk menutup ketimpangan kompetensi lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan pasar kerja adalah melalui pemagangan. Pengembangan inovasi dan pemanfataan teknologi tentu menjadi bagian penting lainnya dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Tren perkembangan jumlah pemagangan dalam satu decade terakhir, terus mengalami peningkatan. Seperti terlihat pada Grafik 1, pada tahun 2009 jumlah peserta yang mengikuti pemagangan sebanyak 13.053 peserta. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2017, jumlah peserta pemagangan secara keseluruhan mencapai mencapai 163.000 lulusan pemagangan. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan melibatkan lebih dari 2.648 perusahaan dengan skema kerjasama program pemagangan terpadu nasional. Kebanyakan perusahaan yang berkomitmen menerima peserta magang berasal dari kawasan industri di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan sektor-sektor perusahaan yang mengikuti pemagangan antara lain: 1.776 perusahaan sektor manufaktur, 200 perusahaan di sektor pariwisata, 12 perusahaan di sektor perbankan, 411 perusahaan di sektor kelautan dan perikanan, 30 perusahaan teknologi informasi dan komunikasi, dan 219 perusahaan sektor ritel. Dalam kesempatan penyerahan sertifikat pemagangan kepada lebih dari 5.635 peserta pemagangan yang dinyatakan lulus pada tahun 2017 di BBPLK Bekasi pada tanggal 27 Desember 2017, Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Menteri Ketenagakerjaan agar menyiapkan dengan sebaik-baiknya untuk target pelatihan kerja termasuk didalamnya pemagangan tahun 2019 sebanyak 1,4 juta. Pendanaan pelatihan diambil dari realokasi anggaran infrastruktur yang pada tahun 2019 akan mulai bergeser kepada pengangaran pengembangan SDM, termasuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Dalam kesempatan terpisah, Presiden Jokowi juga meminta agar LPDP yang bakal berubah menjadi dana abadi pendidikan juga akan diarahkan untuk bisa menyentuh sektor ketenagakerjaan. Presiden meminta agar dilakukan perhitungan alokasi beasiswa bagi para pekerja untuk meningkatkan keterampilannya. Selain itu, alokasi dana abadi pendidikan juga dapat dialokasikan dalam bentuk program beasiswa pendidikan vokasi maupun untuk pelatihan vokasi dan pemagangan. 

Menindaklanjuti pidato Presiden tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan perlu menyiapkan langkah-langkah taktis dan strategis, mengingat target jumlah pelatihan tenaga kerja yang diminta presiden untuk tahun 2019 sebanyak 1,4 juta. Angka ini adalah angka fantastis dengan kenaikan kurang lebih 10 kali lipat dari jumlah lulusan pelatihan kerja dalam 10 tahun terakhir. Khusus untuk pemagangan, ada Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam rangka membantu pemenuhan target tersebut antara lain:

1.     Perlu pengembangan sinergi yang lebih masif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan mendorong lebih banyak perusahaan yang terlibat dalam pengembangan pemagangan di masing-masing perusahaan. Sejauh ini baru sekitar 2635 perusahaan yang berpartisipasi. Angka ini tentu sangat kecil disbanding dengan jumlah perusahaan di Indonesia yang mencapai sekitar 3,9 juta perusahaan. Rapat-rapat koordinasi yang melibatkan asosiasi Dunia Usaha dan Dunia Industri dan perusahaan lokal dan nasional perlu diintensifkan untuk penyamaan persepsi dalam rangka pemenuhan target tersebut.

2.     Pelibatan BUMN dalam pencapaian target pemagangan. Data menunjukkan bahwa BUMN belum banyak mengambil peran dalam melaksanakan pemagangan. Pemerintah dapat memberikan tugas khusus kepada BUMN untuk membuka kesempatan magang, baik untuk karyawan internal maupun untuk para pencari kerja yang perlu peningkatan kompetensi. 

3.     Perlu ekstensifikasi jejaring pemagangan luar negeri selain upaya intensifikasi pemagangan ke jepang yang selama ini telah berjalan dengan baik. Pilihan negara pengembangan jejaring pemagangan dapat disesuaikan dengan negara-negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Berdasarkan Laporan Badan Penanaman Modal, negara-negara dengan investasi 10 besar di Indonesia adalah: Singapura, Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Korea Selatan, Hong Kong, Belanda, Malaysia, Mauritius dan Inggris.

4.     Strategi lain yang bisa ditempuh dalam pengembangan jejaring pemagangan luar negeri adalah dengan memanfaatkan keberadaan diaspora Indoneesia yang tersebar di berbagai negara. Berdasarkan Laporan Indonesia Diaspora Network, ada sekitar 8 juta jumlah diaspora Indonesia. Jumlah tersebut dikategorikan menjadi 8 Kelompok. Kelompok pertama adalah WNI yang tinggal di luar negeri dan masih memegang paspor Indonesia secara sah; kelompok kedua adalah warga Indonesia yang telah menjadi warga negara asing karena proses naturalisasi dan tidak lagi memiliki paspor Indonesia. Kelompok ketiga adalah warga negara asing yang memiliki orang tua atau leluhur yang berasal dari Indonesia; dan Kelompok keempat adalah warga negara asing yang tidak memiliki pertalian leluhur dengan Indonesia sama sekali namun memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia. Tidak sedikit diantara para diaspora Indonesia tersebut adalah pimpinan di lembaga-lembaga international termasuk pimpinan perusahaan-perusahaan multinasional. Keberadaan para diaspora Indonesia tersebut dapat dioptimalkan perannya dalam mendukung pelaksanaan pemagangan luar negeri.

5.     Jabatan-jabatan pemagangan yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan bidang investasi yang meliputi:

o   Singapura; Industri kertas dan percetakan, kimia dan farmasi, makanan, elektronika, permesinan dan logam;

o   Jepang; Manufaktur, industry transportasi; industri logam, mesin dan elektronik; Kimia dan Farmasi; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; dan Industri makanan;

o   Tiongkok;  Infrastruktur, otomotif, pengolahan mineral, pariwisata, serta property (residensial dan kawasan industry);

o   Amerika Serikat; Industri telematika, industri logam, industri makanan dan minuman serta bidang jasa logistic;

o   Korea Selatan; Sektor transportasi, pembangkit listrik, penyediaan air bersih, properti, teknologi, e-commerce dan industri maritime; logam, permesinan, otomotif, perkapalan, penerbangan, dan elektronik. Selain itu, ada juga industri berbasis agro, kimia dan tekstil, serta industri kecil dan menengah (IKM);

o   Hong Kong; Pengolahan mineral, pelabuhan dan layanan penunjangnya, ritel, energi, telekomunikasi, infrastruktur, dan terakhir jasa keuangan;

o   Belanda; Minyak dan gas; Animal nutrition, elektronik, Logistik, food, transportasi dan konsultan engineer;

o   Malaysia; Perkebunan dan property, infrastruktur, energy, industri real estate;

o   Mauritius; Farmasi, Pariwisata, Industri logam, telekomunikasi, kertas;

o   Inggrisà Pengolahan crude palm oil, maritime, kimia dan farmasi, makanan, tanaman pangan dan perkebunan.

Langkah-langkah diatas tergolong penanganan yang bersifat kuratif terhadap permasalahan rendahnya kompetensi tenaga kerja. Tentu upaya antisipatif dan sinergitas yang lebih sistematis dari seluruh stakeholder pembangunan manusia dalam memastikan keluaran pendidikan formal di Indonesia sesuai dengan kebutuhan industri menjadi sangat penting sebagai solusi jangka panjang dan permanen.