Skip to main content

Perpres 68 Tahun 2022: Momentum Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

Pada tanggal 14 Februari 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Perpres ini merupakan sebuah upaya besar Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk memberikan keterampilan praktis kepada generasi muda dan meningkatkan daya saing ekonomi negara.

Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah menjadi fokus penting pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan semakin pesatnya perubahan teknologi dan perkembangan ekonomi global, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi pada pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 memberikan arahan yang jelas tentang upaya yang harus dilakukan dalam memperbaiki pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan presiden tersebut antara lain:

Pertama, Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi dan pelatihan cokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja. Perpres menekankan pentingnya pengembangan kurikulum vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga lulusan vokasi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Kedua, Peningkatan kualitas guru dan tenaga pengajar yang terlibat dalam pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Perpres juga menekankan pentingnya pengembangan tenaga pendidik/instruktur vokasi yang berkualitas. Tenaga pendidik/instruktur harus memiliki kualifikasi yang memadai dan terus-menerus diberi pelatihan dan pengembangan untuk mengikuti perkembangan industri dan teknologi.

Ketiga, Pembentukan pusat-pusat pendidikan vokasi pelatihan vokasi yang berstandar internasional untuk memberikan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu. peningkatan sarana dan prasarana untuk pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi juga perlu mendapat perhatian khusus, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan, dan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi lebih meningkat bagi seluruh masyarakat.

Kelima, peraturan ini menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara institusi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan industri. Ini akan memastikan bahwa institusi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan memfasilitasi jalur karir yang baik bagi lulusan. Meningkatnya keterlibatan industri dalam pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi akan meningkatkan relevansi program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri. Selain itu, pemerintah juga akan membuka kesempatan bagi industri untuk terlibat langsung dalam program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, seperti memberikan pelatihan kerja dan magang kepada siswa.

Dengan adanya peraturan presiden ini, diharapkan akan terjadi perbaikan signifikan pada pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Indonesia. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar akan menjadi lebih banyak, dan ini akan membantu meningkatkan daya saing ekonomi negara.

Selain itu, pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi juga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan memberikan keterampilan praktis kepada generasi muda, diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan pasar dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam rangka mencapai tujuan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku industri, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang memadai untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Comments

Popular posts from this blog

Tak Jadi Santap Siang Bareng Presiden

Meraih emas kategori the best speakers (pembicara terbaik) pada ajang National School Debating Championship (NSDC) di Palu, Sulawesi Tengah pada 10–16 Agustus, bisa mengobati kekecewaan Agung Aulia Hapsah. Pasalnya, pelajar SMA 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser itu, harus merelakan kesempatan emas bertemu Presiden Joko Widodo. Pada saat bersamaan, Agung yang cukup terkenal sebagai salah satu YouTuber tersebut mendapat undangan makan siang bersama Presiden di Istana Negara bersama YouTuber nasional lainnya, seperti Arief Muhammad, Cheryl Raissa, dan Natasha Farani. Ali Hapsah, ayah Agung membenarkan hal itu. Pasalnya, Agung harus terbang ke Palu untuk mewakili Kaltim.  “Agung adalah salah seorang yang diundang Pak Presiden. Tapi tak bisa hadir, karena harus mengikuti lomba debat bahasa Inggris di Palu,” kata Ali Hapsah. Meski demikian, pria ramah itu mengaku bangga karena karya-karya Agung khususnya di bidang sinematografi, mendapat perhatian dari presiden. “Apa yang dicapai Agun

Conducting Community Development Work in Developing Countries

INTRUDUCTION In the last two decades, countries throughout the world including developed and developing countries were faced the dramatic impacts of global reformation. This new restructuring suggest that we are moving rapidly from the era of the nation states toward a global community dominated by regional market economies and growing interdependence. It has become routine for international observers to point out the surprising changes have taken place in all aspect of global life politically, economically, socially and even culturally. However, a real "new world order" remains mysterious. While experts may claim the global spread of democracy, political and economic instability has reached an unparalleled level. Among developing countries remain experience economic crisis. The gap between rich and poor has doubled in the past three decades, so that we now live in a world in which 20% of its people consume more than 80% of its wealth. During the 1980s, per capita incom

Community Development: Between Expectation and Reality

INTRODUCTION Modernization promoted by western countries, followed by economic rationalism, has shown remarkable achievement. The presumption to its unquestionable success was based on the attaining of high performance of economic growth due to the high rate of investments in industrial sector. The development strategies following this approach is the achieving a maximum production by maximally managing resources with the purpose for people benefit. The principle of this strategy is that the increase of production would automatically increase the benefit for community. However, a range problem, including poverty, environmental deterioration, and the isolation of people from the development process, came up together with this sophistication.  It clearly indicates that this success unable to fulfil the most essential need for human being socially, economically and politically, which are the need for community to live with their environment harmonically, and the need for them to live in h