Sejak implementasi pilkada langsung melalui UU No. 32 Tahun 2004, Indonesia telah menyelenggarakan ribuan pemilihan kepala daerah. Data KPU menunjukkan bahwa pada periode 2015-2024, telah terselenggara lebih dari 800 pilkada serentak di berbagai gelombang dengan tingkat partisipasi pemilih rata-rata 75-77%. Legitimasi demokratis menjadi kekuatan utama pilkada langsung, di mana kepala daerah terpilih memiliki mandat langsung dari rakyat, menciptakan akuntabilitas vertikal yang kuat. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa 68% responden merasa lebih terwakili dengan sistem langsung. Sistem ini juga membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, memberikan kesempatan kepada kandidat independen dan mendorong mobilisasi grassroots yang memperkaya dinamika demokrasi lokal.
Namun demikian, praktik pilkada langsung selama dua dekade terakhir juga mengungkap kelemahan struktural yang signifikan. Biaya politik menjadi beban terberat yang harus ditanggung. Data Bawaslu 2023 mencatat rata-rata biaya kampanye pilkada gubernur mencapai Rp50-150 miliar, sementara pilkada kabupaten/kota berkisar Rp15-40 miliar. Tingginya biaya ini berkontribusi pada praktik politik uang, dengan 28% kasus pelanggaran pilkada terkait money politics berdasarkan catatan Bawaslu periode 2020-2023. Situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana calon kepala daerah harus mengeluarkan investasi politik yang masif, yang kemudian mendorong praktik korupsi untuk mengembalikan modal politik setelah terpilih. Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa dari 127 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi periode 2004-2023, sebagian besar bermotif ekonomi untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan.
Konflik horizontal juga meningkat sebagai konsekuensi dari kontestasi terbuka. ICW mencatat 342 kasus konflik terkait pilkada selama 2015-2023, dengan 23% berpotensi memecah belah masyarakat lokal. Polarisasi berbasis identitas, primordialisme, dan sentimen SARA kerap dieksploitasi dalam kontestasi langsung, meninggalkan luka sosial yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Fenomena ini menunjukkan bahwa pilkada langsung, meski demokratis secara prosedural, tidak selalu menghasilkan kohesi sosial yang diperlukan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Di sisi lain, sistem pemilihan kepala daerah melalui legislatif bukan hal baru dalam praktik demokrasi modern. Beberapa negara demokratis mengadopsi variasi sistem ini dengan konteks dan safeguard yang berbeda. Jerman menerapkan sistem pemilihan Walikota melalui dewan kota di beberapa negara bagian, meskipun tren bergerak ke pemilihan langsung. India memilih Chief Minister negara bagian melalui legislatif, dengan akuntabilitas kepada parlemen lokal yang kuat dan sistem pertanggungjawaban yang ketat. Singapura mempertahankan sistem tidak langsung untuk memilih Presiden melalui Parlemen hingga 1991 sebelum beralih ke sistem dengan pemilihan langsung yang terbatas. Praktik-praktik internasional ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal dalam demokrasi, dan setiap negara menyesuaikan sistem dengan konteks politik, sosial, dan budayanya.
Argumen utama pendukung sistem pemilihan melalui DPRD adalah efisiensi biaya. Penghematan diperkirakan mencapai triliunan rupiah dari APBN dan APBD yang dapat dialokasikan untuk program pembangunan yang lebih produktif. DPRD, sebagai representasi rakyat, secara teoritis dapat melakukan seleksi lebih rasional berbasis kompetensi dan track record, bukan sekadar popularitas atau kemampuan menghibur massa. Pemilihan melalui legislatif juga berpotensi meredam eksploitasi isu SARA yang kerap muncul dalam kampanye terbuka, sekaligus menjaga stabilitas politik lokal dengan menghindari konflik berkepanjangan antar pendukung kandidat yang dapat mengganggu proses pemerintahan.
Namun, risiko signifikan dari sistem ini tidak dapat diabaikan. Legitimasi demokratis merupakan kekhawatiran terbesar yang harus dijawab secara memuaskan. Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2023 menunjukkan 71% responden menolak sistem pemilihan melalui DPRD karena dianggap mengurangi hak politik warga untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Defisit legitimasi ini dapat melemahkan otoritas kepala daerah terpilih dalam menjalankan kebijakan, terutama yang kontroversial atau membutuhkan dukungan publik yang luas. Lebih krusial lagi, potensi oligarki politik meningkat tajam dalam sistem tidak langsung. Data ICW menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPRD hanya 31% pada tahun 2023, terendah dibanding lembaga negara lainnya. Praktik jual-beli suara di internal DPRD, yang telah terjadi berulang kali dalam pemilihan pimpinan DPRD, berpotensi tereplikasi dalam skala yang lebih besar dalam pilkada, menciptakan kartel politik yang melayani kepentingan elite ketimbang rakyat.
Jika sistem pemilihan melalui DPRD akhirnya diterapkan, beberapa mekanisme krusial harus dibangun untuk menjaga integritas dan legitimasi demokratis. Transparansi total menjadi prasyarat mutlak, di mana seluruh proses pemilihan harus terbuka untuk publik, termasuk live streaming sidang pemilihan, publikasi komprehensif rekam jejak kandidat, dan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang melibatkan akademisi serta civil society. Threshold voting yang superketat, misalnya mensyaratkan dukungan minimal 75% suara DPRD, diperlukan untuk menghindari kompromi politik murahan dan memastikan konsensus luas. Pemilihan harus dilakukan melalui voting tertutup untuk mencegah intimidasi, namun tetap terekam secara sistematis untuk keperluan audit dan akuntabilitas.
Partisipasi publik yang bermakna harus dijamin melalui mekanisme uji publik kandidat, hearing dengan konstituen, dan yang paling penting, memberikan hak recall kepada pemilih jika kepala daerah terpilih terbukti melanggar janji politik atau terlibat korupsi dalam periode tertentu. Penguatan akuntabilitas horizontal menjadi krusial dengan pemisahan tegas antara fungsi pemilihan dan pengawasan, melibatkan KPK dan Bawaslu dalam monitoring ketat proses pemilihan, serta menerapkan sanksi berat terhadap praktik money politics di internal DPRD. Jaminan kompetensi kandidat harus ditetapkan melalui syarat minimum yang terukur berbasis pendidikan, pengalaman manajerial, dan rekam jejak integritas yang diverifikasi oleh lembaga independen. Kandidat harus melalui assessment center yang kredibel dan profesional, bukan sekadar formalitas administratif.
Mekanisme checks and balances tambahan diperlukan melalui pembentukan komisi independen yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan profesional untuk memberikan rekomendasi objektif terhadap kandidat. Proses pemilihan harus dapat diuji melalui mekanisme judicial review jika terbukti ada pelanggaran prosedur atau praktik curang, memastikan bahwa rule of law tetap menjadi fondasi proses politik. Tanpa safeguard yang komprehensif dan ditegakkan secara konsisten, sistem pemilihan melalui DPRD berisiko menciptakan oligarki politik yang justru memperburuk kualitas demokrasi lokal dan mengkhianati semangat reformasi.
Pada akhirnya, perdebatan ini menuntut kita untuk jujur mengevaluasi dua dekade praktik pilkada langsung dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sambil realistis menimbang apakah DPRD dalam kondisi saat ini memiliki kapasitas dan integritas untuk mengemban tanggung jawab memilih kepala daerah. Data menunjukkan kedua sistem memiliki trade-off signifikan antara efisiensi dan legitimasi, antara stabilitas dan partisipasi. Yang terpenting, apapun sistem yang dipilih, tujuan akhirnya harus tetap sama: menghasilkan pemimpin daerah yang kompeten, berintegritas, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Sistem hanyalah alat, komitmen pada nilai-nilai demokrasi substansial yang akan menentukan keberhasilan sistem apapun yang diterapkan dalam konteks Indonesia yang plural dan kompleks.
Comments
Post a Comment