Skip to main content

Dari Simbol Kemakmuran ke Tantangan Kesehatan Publik: Refleksi Dua Dekade Perubahan Tubuh Masyarakat Indonesia

Pagi ini saya berjalan kaki seperti biasa, menyusuri jalur yang sama yang sudah saya lewati ratusan kali. Udara masih segar, matahari belum tinggi, dan orang-orang mulai keluar rumah untuk berolahraga ringan; ada yang jalan santai, ada yang jogging, ada juga yang sekadar jalan-jalan. Di sela langkah itu, ada satu hal yang menarik perhatian saya: semakin banyak tubuh-tubuh yang terlihat lebih besar, lebih berat, dan lebih cepat kehabisan napas dibandingkan beberapa tahun lalu. Bukan satu dua orang, tetapi pola yang terasa semakin umum. Saya berhenti sejenak, bukan untuk menghakimi, melainkan merenung. Apa yang sedang terjadi dengan tubuh masyarakat kita?

Dua puluh tahun lalu, pemandangan seperti ini relatif jarang. Jika kita menoleh ke ingatan kolektif awal tahun 2000-an, tubuh-tubuh gemuk masih menjadi pengecualian, bukan kebiasaan. Di kampung-kampung, di kantor pemerintahan, bahkan di pusat kota, mayoritas orang dewasa memiliki postur tubuh yang relatif ramping atau setidaknya proporsional. Anak-anak bermain hingga sore tanpa keluhan lelah berlebihan, orang dewasa terbiasa berjalan kaki, naik sepeda, atau melakukan pekerjaan fisik sebagai bagian dari rutinitas harian. Kegemukan ada, tetapi tidak dominan dalam ruang publik.

Pada masa itu, kegemukan sering kali memiliki makna sosial tertentu. Tubuh gemuk identik dengan orang-orang berduit, pejabat tinggi, atau “bos besar” yang hidupnya mapan, makan teratur, dan relatif sedikit bergerak karena pekerjaan lebih banyak bersifat administratif atau strategis. Lemak tubuh seolah menjadi simbol kemakmuran. Orang kurus justru sering dianggap “kurang makan” atau “terlalu capek bekerja”. Dalam banyak percakapan ringan, tubuh gemuk bahkan diasosiasikan dengan sukses ekonomi.

Hari ini, narasi itu runtuh. Kegemukan tidak lagi eksklusif milik elite ekonomi. Orang biasa, pegawai rendahan, pekerja informal, bahkan masyarakat berpenghasilan rendah mengalaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kegemukan bukan sekadar soal kemakmuran, melainkan hasil dari perubahan sistemik dalam cara kita hidup, bekerja, dan mengonsumsi. Tubuh gemuk kini lintas kelas sosial, lintas profesi, dan lintas usia.
Pengalaman pribadi dua puluh tahun lalu ketika tinggal di Australia memberi perspektif tambahan. Di sana, kegemukan sudah lebih dulu menjadi fenomena umum. Di ruang publik, seperti pusat perbelanjaan, transportasi umum, taman kota; tubuh besar adalah hal yang lazim. Bahkan pada waktu itu, statistik obesitas di Australia sudah menjadi perhatian serius pemerintah dan akademisi. Yang menarik, kegemukan di sana tidak selalu dikaitkan dengan kemiskinan atau ketidaktahuan, melainkan dengan gaya hidup modern: konsumsi makanan tinggi kalori, porsi besar, ketergantungan pada kendaraan bermotor, dan budaya duduk yang dominan.
Namun, ketika membandingkan Australia dengan kondisi di Indonesia saat ini, ada persamaan sekaligus perbedaan penting. Kesamaannya terletak pada arah perubahan gaya hidup. Urbanisasi yang masif, pertumbuhan sektor jasa, pergeseran dari kerja fisik ke kerja mental, dan penetrasi makanan ultra-proses terjadi di kedua negara. Masyarakat semakin banyak duduk: di kantor, di kendaraan, di depan layar. Aktivitas fisik menjadi “opsional” dan harus “disengaja”, bukan lagi bagian alamiah dari kehidupan sehari-hari.
Perbedaannya, di Australia perubahan itu terjadi lebih awal dan disertai dengan sistem pendukung kesehatan publik yang relatif lebih kuat; kampanye gaya hidup aktif, fasilitas olahraga publik yang mudah diakses, serta literasi gizi yang lebih baik. Sementara di Indonesia, perubahan berlangsung cepat tetapi tidak sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sistem dan kesadaran kolektif. Kita mengalami “lonjakan” pola hidup modern tanpa proses adaptasi yang matang.
Perubahan pola hidup di Indonesia dapat dijelaskan melalui beberapa lapisan. Pertama adalah perubahan struktur pekerjaan. Semakin banyak orang bekerja di sektor yang minim aktivitas fisik: administrasi, layanan pelanggan, pekerjaan digital, dan sektor informal perkotaan yang banyak menunggu daripada bergerak. Kedua adalah perubahan pola konsumsi. Makanan cepat saji, minuman berpemanis, camilan tinggi gula dan lemak kini lebih murah, lebih mudah diakses, dan lebih agresif dipasarkan dibandingkan makanan tradisional yang relatif seimbang. Ketiga adalah perubahan waktu dan ritme hidup. Waktu istirahat semakin pendek, stres meningkat, tidur terganggu semuanya berkontribusi pada gangguan metabolisme.
Yang sering luput disadari, kegemukan bukan semata akibat “terlalu banyak makan” atau “malas bergerak” secara individual. Ia adalah produk dari lingkungan yang obesogenik, lingkungan yang secara sistematis mendorong orang untuk mengonsumsi lebih banyak kalori dan bergerak lebih sedikit. Dalam konteks ini, individu sering kali menjadi korban dari sistem yang tidak ramah pada kesehatan tubuh.
Jika Australia adalah contoh negara yang lebih dulu mengalami dan kemudian berusaha mengelola fenomena kegemukan, maka Jepang dan Korea Selatan menghadirkan kontras yang menarik. Di kedua negara tersebut, kegemukan relatif jarang terlihat di ruang publik. Ini bukan berarti tidak ada kasus obesitas, tetapi prevalensinya jauh lebih rendah dan tidak mendominasi wajah masyarakat.
Perbedaannya tidak bisa dijelaskan hanya dengan “genetika Asia” sebagaimana sering disederhanakan. Pola hidup memainkan peran kunci. Di Jepang dan Korea, berjalan kaki adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Transportasi publik yang efisien memaksa, dalam arti positif, masyarakat untuk berjalan lebih banyak. Porsi makan cenderung lebih kecil, komposisi makanan lebih seimbang, dan budaya makan menekankan kesadaran, bukan sekadar kenyang.
Selain itu, ada norma sosial yang kuat terkait tubuh dan kesehatan. Kegemukan dipandang sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dalam gaya hidup, bukan sebagai simbol kemakmuran atau kenyamanan. Di Jepang, misalnya, tempat kerja secara aktif memonitor kesehatan karyawan, termasuk lingkar perut, sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif terhadap produktivitas dan keberlanjutan sistem kesehatan.
Dari Jepang dan Korea, Indonesia bisa belajar bahwa pencegahan kegemukan tidak cukup melalui kampanye individu semata. Ia memerlukan desain sistem: tata kota yang ramah pejalan kaki, transportasi publik yang nyaman, regulasi makanan dan minuman, serta budaya kerja yang tidak mematikan tubuh secara perlahan. Lebih dari itu, diperlukan perubahan cara pandang: bahwa tubuh sehat bukan urusan pribadi semata, tetapi aset sosial dan ekonomi.
Kembali pada pagi ini, pada langkah-langkah kaki yang saya ayunkan pelan, saya menyadari bahwa fenomena kegemukan yang kita saksikan bukanlah cerita tentang kelemahan individu, melainkan cermin dari perubahan zaman. Dua puluh tahun lalu, kita belum melihatnya karena cara hidup kita belum sampai ke titik ini. Hari ini, tubuh-tubuh gemuk di sekitar kita adalah penanda bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan: apakah akan mengikuti jejak negara-negara yang membiarkan masalah ini membesar, atau belajar lebih cepat dari mereka yang berhasil menahannya.
Pilihan itu, pada akhirnya, bukan hanya soal diet atau olahraga, tetapi soal bagaimana kita merancang masa depan cara hidup masyarakat Indonesia.

Comments

Popular posts from this blog

Pertambangan Batu di Adolang: Antara Janji Kesejahteraan dan Ancaman Kehidupan

Indonesia yang kaya akan sumber daya mineral kerap menghadapi paradoks klasik: bagaimana eksploitasi sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan harmoni sosial? Kasus pertambangan batu di wilayah adat Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menawarkan cermin reflektif dalam memahami kompleksitas hubungan antara pertambangan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Yang membuat kasus ini semakin rumit adalah kenyataan bahwa masyarakat Adolang sendiri terbelah: ada yang melihat tambang sebagai peluang ekonomi, ada pula yang melihatnya sebagai ancaman eksistensial terhadap kehidupan mereka. Aktivis masyarakat adat telah menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap operasi pertambangan Galian C yang beroperasi sejak beberapa tahun terakhir. Meskipun mengantongi izin resmi dengan luas konsesi puluhan hektare untuk komoditas batu gunung, keberadaan tambang ini memantik resistensi dari sebagian...

Tak Jadi Santap Siang Bareng Presiden

Meraih emas kategori the best speakers (pembicara terbaik) pada ajang National School Debating Championship (NSDC) di Palu, Sulawesi Tengah pada 10–16 Agustus, bisa mengobati kekecewaan Agung Aulia Hapsah. Pasalnya, pelajar SMA 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser itu, harus merelakan kesempatan emas bertemu Presiden Joko Widodo. Pada saat bersamaan, Agung yang cukup terkenal sebagai salah satu YouTuber tersebut mendapat undangan makan siang bersama Presiden di Istana Negara bersama YouTuber nasional lainnya, seperti Arief Muhammad, Cheryl Raissa, dan Natasha Farani. Ali Hapsah, ayah Agung membenarkan hal itu. Pasalnya, Agung harus terbang ke Palu untuk mewakili Kaltim.  “Agung adalah salah seorang yang diundang Pak Presiden. Tapi tak bisa hadir, karena harus mengikuti lomba debat bahasa Inggris di Palu,” kata Ali Hapsah. Meski demikian, pria ramah itu mengaku bangga karena karya-karya Agung khususnya di bidang sinematografi, mendapat perhatian dari presiden. “Ap...

Stagnasi Produktivitas Indonesia: Ancaman Nyata Bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Indonesia Emas 2045

Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Data produktivitas nasional periode 1971-2022 mengungkap akar masalah yang selama ini luput dari perhatian: stagnasi Total Factor Productivity (TFP) yang berlangsung lebih dari dua dekade. Sebelum memahami permasalahan produktivitas Indonesia, penting untuk mengenal konsep Total Factor Productivity atau TFP. Dalam ilmu ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara berasal dari tiga sumber utama: penambahan tenaga kerja, penambahan modal (investasi), dan peningkatan efisiensi penggunaan kedua faktor tersebut. TFP adalah ukuran efisiensi ini, seberapa taktis suatu negara mengombinasikan tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan output. TFP mencerminkan kemajuan teknologi, inovasi, kualitas manajemen, efisiensi institusi, dan seluruh aspek yang membuat perekonomian menjadi lebih produktif tanpa harus menambah input. Sebagai ilustrasi sederh...