Ali Hapsah's Corner

Menteri Keuangan Agus Martowardojo tetap meminta pemerintah daerah menyediakan 20% anggarannya untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun daerah habiskan 70% anggarannya untuk belanja pegawai. Demikian disampaikan Agus Marto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011). "Kita dengan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri kita ingin menghimbau kepada daerah untuk selalu mencadangkan minimum 20% dari APBD-nya untuk belanja modal dan kita tahu untuk daerah-daerah yang baru pemekaran, banyak alokasi anggaran untuk rutin dan kepegawaian tetapi kita tidak ingin daerah terus mengembangkan biaya-biaya rutinnya dan melupakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal lainnya," jelasnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty mengaku kurang leluasa dalam mengelola anggaran negara untuk mendanai kegiatan-kegiatan produktif karena sedikitnya ruang fiskal yang hanya sekitar 8% dari kapasitas APBN. Dia menyebutk...

Menteri Keuangan diminta menciptakan formula dana perimbangan baru yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dan mengurangi belanja pegawainya. Dengan cara begitu, diyakini banyak daerah yang melakukan perampingan birokrasi. "Untuk itu, segera dilakukan perubahan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah," kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (4/7/2011). Farhan mengatakan, menkeu seharusnya menyadari adanya berbagai kebijakan pegawai selama ini yang menjadi penyebab tingginya belanja pegawai di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, remunerasi yang terbukti tidak mengurangi perilaku korupsi birokrasi. Pada APBN-P 2010 dianggarkan Rp 13,4 triliun untuk remunerasi. Bahkan, pejabat dengan grade I di Kemkeu dapat memperoleh remunerasi hinga, Rp 46,9 juta. "Kedua, Kenaikan gaji secara berkala mulai tahun 2007 sampai 2011 antara 5-10 persen, s...

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 dinilai mengandung kontradiksi karena tema yang diusungnya 'Pemilihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat' bertentangan dengan kebijakan alokasi anggaran di dalamnya. Menurut Yuna Farhan dari Seknas FITRA, kontraksi RAPBN 2010 lemah. Meski jumlahnya naik, tapi kenaikannya terkecil sejak lima tahun terakhir. "Tidak sesuai karena hampir separuh belanja pemerintah pusat hanya habis untuk belanja pegawai dan membayar utang sebesar 336 triliun atau 48 persen dari total," tutur Yuna dalam keterangan pers bersama sejumlah lembaga swadaya lainnya di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jumat (14/8). Kenaikan alokasi belanja dalam RAPBN 2010 juga terletak untuk belanja pegawai sebesar 21 persen yang kemudian menurunkan jumlah belanja subsidi sebesar 10 persen dan bantuan sosial sebesar 11 persen. "Penurunan subsidi terbesar itu sebenarnya pada obat generik, pupuk serta pangan padahal subsidi mas...

Selama ini pemerintah mengklaim Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2010 sudah pro-rakyat karena belanja pegawai hanya sebesar 25,9 persen, sedangkan klasifikasi belanja barang, belanja modal dan belanja sosial dengan total 64,1 persen dari seluruh RAPBN diperuntukan untuk rakyat. Menurut Yuna Farhan, Sekretaris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), RAPBN 2010 berpihak kepada masyarakat miskin hanya dalam versi pemerintah. "Bila melihat analisi masyarakat yang selama ini terus memantau pembahasan RAPBN antara legislatif dan eksekutif ternyata RAPBN tidak berpihak pada masyarakat miskin," ujarnya, Senin (14/9). Seperti yang diketahui dalam RAPBN 2010 berdasarkan urutan terbesar adalah belanja barang Rp 99,7 triliun (30,4 persen), belanja pegawai 84,4 triliun (25,9 persen), belanja modal 76,8 triliun (23,4 persen) dan bantuan sosial Rp 66,0 triliun (20,1 persen). Selain itu, pemerintah mempunyai argumentasi lain, bahwa RAPBN 2010 bena...

Kebodohan telah melanggengkan kemelaratan dan kekuasaan kolonial Belanda. Pendidikan kemudian menjadi tema sentral dalam pergerakan nasional. Inilah yang mendorong Tan Malaka, Bung Karno, Sjahrir, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh-tokoh lainnya mendirikan sekolah dan ikut mengajar. Bertolak dari perjalanan sejarah yang pahit, para pendiri Republik bercita-cita bahwa kemerdekaan akan mengantar rakyat Indonesia menjadi bangsa yang cerdas. Agar hal ini tidak dilupakan generasi penerus, ihwal mencerdaskan bangsa dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berusaha melaksanakan amanat itu. Anggaran sektor pendidikan digenjot, terbesar dibandingkan sektor lainnya. Pemerintah kemudian mengumumkan wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya program mencerdaskan bangsa justru menjadi lahan baru untuk memperkaya diri kalangan pejabat. Aneka tafsir kemudian muncul. Ada yang berpendapat, wajib belajar bukan berarti sekolah gratis. Ka...

Hasil Sensus Nasional terbaru Badan Pusat Statistik telah merekam data perkembangan terbaru mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Hasil sensus itu juga memetakan wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup parah. "Kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah negara manapun, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat," ujar Kepala BPS Rusman Heriawan dalam penjelasan hasil Sensus Nasional yang dirilis baru-baru ini, berbarengan dengan ulang tahun RI ke-65. Rusman mengakui jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 memang telah berkurang 1,51 juta orang menjadi 31,02 juta orang (13,33 persen) dibandingkan dengan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang. Namun, angka kemiskinan itu terbilang tinggi. Yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah  garis kemiskinan.  Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah Rp211.726...

Per Maret 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan bahwa orang miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta. Apa kriteria orang masuk kategori miskin? Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan bahwa kategori miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp211.726 atau sekitar Rp7000 per hari. Jumlah ini meningkat dibandingkan kategori miskin tahun 2009 per Maret yang tercatat sebesar Rp200.262 per hari. Rusman mengatakan BPS mencatat orang miskin dari pengeluaran karena pada dasarnya perhitungan dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan dasar. "Metode kami, kemiskinan diukur dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kenapa? karena kalau tidak memenuhi misal nasi, maka dia akan mati," ujar Rusman di Kantor BPS, Kamis 1 Juli 2010. Pengeluaran, menurut Rusman, dihitung karena BPS tidak mungkin mengukur kemiskinan didasarkan atas pendapatan. "Kalau kami mengukur pendapatan, itu tidak pernah be...