Skip to main content

16 Daerah dengan Porsi APBD Terbanyak untuk Gaji PNS

Menteri Keuangan diminta menciptakan formula dana perimbangan baru yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dan mengurangi belanja pegawainya. Dengan cara begitu, diyakini banyak daerah yang melakukan perampingan birokrasi.
"Untuk itu, segera dilakukan perubahan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah," kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (4/7/2011).
Farhan mengatakan, menkeu seharusnya menyadari adanya berbagai kebijakan pegawai selama ini yang menjadi penyebab tingginya belanja pegawai di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, remunerasi yang terbukti tidak mengurangi perilaku korupsi birokrasi. Pada APBN-P 2010 dianggarkan Rp 13,4 triliun untuk remunerasi. Bahkan, pejabat dengan grade I di Kemkeu dapat memperoleh remunerasi hinga, Rp 46,9 juta.
"Kedua, Kenaikan gaji secara berkala mulai tahun 2007 sampai 2011 antara 5-10 persen, serta pemberian gaji ke-13. Ketiga, rekruiment PNS terus menerus tanpa memperhatikan keterbatasan anggaran, juga kebijakan yang berimplikasi pada beban belanja pegawai seperti pengangkatan Sekdes menjadi PNS," katanya.
Menurut Farhan, akibat kebijakan-kebijakan ini, daerah khususnya Kabupaten/Kota, memiliki potret APBD yang lebih besar 'ongkos tukangnya' ketimbang belanja pekerjaannya. Belanja pegawai semakin menggerus belanja modal daerah.
Berdasarkan analisisnya, pada tahun 2007, porsi rata-rata belanja pegawai daerah 44 persen meningkat menjadi 55 persen pada tahun 2010, sementara belanja modal mengalami penurunan dari 24 persen pada tahun 2007 menjadi 15 persen pada tahun 2010. Bahkan pada APBD 2011, lanjut dia, terdapat 124 daerah yang belanja pegawainya di atas 60 persen dan belanja modalnya 1 sampai 15 persen. Dari 124 daerah tersebut, sebanyak 16 daerah memiliki belanja pegawai di atas 70 persen.
"Tertinggi Kabupaten Lumajang yang memiliki belanja pegawai hingga 83 persen dan belanja modal hanya 1 persen. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kebangkrutan akan segera mengancam daerah dalam 2-3 tahun mendatang, karena APBD-nya hanya digunakan untuk membiayai pegawai. Otonomi daerah untuk mendekatkan pelayanan publik, sulit tercapai dengan semakin besarnya 'ongkos tukang'" katanya.
Selain memberi insentif, Fitra juga mengusulkan dilakukannya depolitisasi birokrasi. Selama ini, Pembina Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah Kepala Daerah. Hal tersebut menyebabkan birokrasi dijadikan ajang politisasi kepala daerah untuk meraih dukungan birokrasi dengan menambah berbagai tunjangan dan rekrutment PNSD baru.
"Menyusun rasio jumlah pegawai. Meskipun menurut Kempan rasio jumlah pegawai belum berlebihan dibandingkan jumlah penduduk, namun distribusinya tidak merata. Oleh karenanya, standar rasio pegawai tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, namun juga memasukan kondisi geografis dan kemampuan fiskal daerah," ujar dia.
Berikut 16 kab/Kota dengan belanja pegawai 70 persen ke atas:
  1. Kota Tasikmalaya 70 persen
  2. Kabupaten Klaten 70 persen
  3. Kota Bitung 70 persen
  4. Kota Padang Sidempuan 70 persen
  5. Kabupaten Sragen 70 persen
  6. Kabupaten Purworejo 70 persen
  7. Kabupaten Pemalang 70 persen
  8. Kabupaten Kulon Progo 71 persen
  9. Kabupaten Bantul 71 persen
  10. Kabupaten Kuningan 71 persen
  11. Kota Palu 71 persen
  12. Kabupaten Simalungun 72 persen
  13. Kabupaten Agam 72 persen
  14. Kota Ambon 73 persen
  15. Kabupaten Karanganyar 75 persen
  16. Kabupaten Lumajang 83 persen





Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tak Jadi Santap Siang Bareng Presiden

Meraih emas kategori the best speakers (pembicara terbaik) pada ajang National School Debating Championship (NSDC) di Palu, Sulawesi Tengah pada 10–16 Agustus, bisa mengobati kekecewaan Agung Aulia Hapsah. Pasalnya, pelajar SMA 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser itu, harus merelakan kesempatan emas bertemu Presiden Joko Widodo. Pada saat bersamaan, Agung yang cukup terkenal sebagai salah satu YouTuber tersebut mendapat undangan makan siang bersama Presiden di Istana Negara bersama YouTuber nasional lainnya, seperti Arief Muhammad, Cheryl Raissa, dan Natasha Farani. Ali Hapsah, ayah Agung membenarkan hal itu. Pasalnya, Agung harus terbang ke Palu untuk mewakili Kaltim.  “Agung adalah salah seorang yang diundang Pak Presiden. Tapi tak bisa hadir, karena harus mengikuti lomba debat bahasa Inggris di Palu,” kata Ali Hapsah. Meski demikian, pria ramah itu mengaku bangga karena karya-karya Agung khususnya di bidang sinematografi, mendapat perhatian dari presiden. “Ap...
4 comments
Read more

The Implementation of Decentralization Policy in Indonesia: Benefits and Challenges

INTRODUCTION Since President Suharto resigned in May 1998 caused by the people power led by students, there have been remarkable changes toward democracy in Indonesia. The strong indication can be seen from the success of Indonesia in carrying out general election, where according to some observers both domestic and foreign observers, it was the most democratic general election which had ever been carried out in Indonesia; freedom of press which was formerly tightly regulated and monopolized by the central government; a dramatic increase up to 181 in the number of political party within ten months, from May 1998 to February 1999, (Fatah 2000) ; amendment of 1945 Constitution which was taboo to be done during New Order Era, then to be conducted thorough plenary session of People Assembly in 1999. In short, nearly all sectors of national life experienced dramatic democratization process. This process is nation widely called for reformasi.      One of the most important...
2 comments
Read more

Peran Lembaga Pelatihan/Pendidikan Vokasi Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Era Digital

Saat ini kita berada dalam dunia yang telah berubah dari segala sisi. Apa yang dulunya hanya sebuah hayalan fiksi ilmu pengetahuan (science fiction) , sekarang menjadi ilmu pengetahuan yang nyata (science fact) . Perkembangan teknologi informatika dan komunikasi serta penemuan kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang mengantarkan pada era digitisasi dan otomasi menjadi pemicu terjadinya perubahan yang sangat cepat dan eksponensial. Dalam pusaran angin tornado perubahan dunia yang begitu dahsyat, kita dihadapkan pada dua pilihan: men- drive perubahan atau ter- drive oleh perubahan. Dalam dunia saat ini yang semuanya menuntut respon cepat dan akurat, hanya menyisakan satu ruang bagi individu, kelompok, industri bahkan sebuah bangsa untuk bisa survive , yaitu inovasi. Menteri Ketenagakerjaan sering menyebut, kalau dulu para pejuang kita berteriak “Merdeka atau mati” maka sekarang berganti menjadi “Inovatif atau mati”. Terjangan perubahan di era revolusi industri 4.0 yang j...
2 comments
Read more