Skip to main content

Kriteria Orang Miskin Indonesia Versi BPS: Kategori miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran Rp211.726 per kapita per bulan

Per Maret 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan bahwa orang miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta. Apa kriteria orang masuk kategori miskin?
Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan bahwa kategori miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp211.726 atau sekitar Rp7000 per hari. Jumlah ini meningkat dibandingkan kategori miskin tahun 2009 per Maret yang tercatat sebesar Rp200.262 per hari.
Rusman mengatakan BPS mencatat orang miskin dari pengeluaran karena pada dasarnya perhitungan dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan dasar.
"Metode kami, kemiskinan diukur dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kenapa? karena kalau tidak memenuhi misal nasi, maka dia akan mati," ujar Rusman di Kantor BPS, Kamis 1 Juli 2010.
Pengeluaran, menurut Rusman, dihitung karena BPS tidak mungkin mengukur kemiskinan didasarkan atas pendapatan. "Kalau kami mengukur pendapatan, itu tidak pernah berhasil. Alasannya karena selalu lupa, yang uang transportlah dan macem-macem," kata Rusman.
Berbeda dengan cara mengukur didasarkan pengeluaran kebutuhan dasar. Kemiskinan ini diukur yakni dengan mengetahui ketidakmampuan bersangkutan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa saja orang miskin itu mendapat bantuan seperti jaminan kesehatan berupa jamkesmas, bantuan subsidi beras murah, bantuan operasional sekolah dan lain-lain.
Menurut Rusman bahwa metode ini dipakai sejak tahun 1998 dan dihitung secara konsisten sampai tahun ini. Perhitungan tidak berubah dan selalu mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang sama.
"Miskin itu apabila penduduk itu memiliki kempuan pengeluaran dibawah garis kemiskinan," katanya.
Tahun ini, kata Rusman, peranan komoditi menjadi faktor utama mempengaruhi kemiskinan jauh lebih tinggi, yakni sampai 73 persen, dibanding produk kebutuhan bukan makanan. "Orang miskin yang penting makan," kata dia. Sementara pengeluaran untuk sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan, masih di bawah 30 persen.

http://bisnis.vivanews.com/news/read/161590-kriteria-orang-miskin-indonesia-versi-bps
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tak Jadi Santap Siang Bareng Presiden

Meraih emas kategori the best speakers (pembicara terbaik) pada ajang National School Debating Championship (NSDC) di Palu, Sulawesi Tengah pada 10–16 Agustus, bisa mengobati kekecewaan Agung Aulia Hapsah. Pasalnya, pelajar SMA 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser itu, harus merelakan kesempatan emas bertemu Presiden Joko Widodo. Pada saat bersamaan, Agung yang cukup terkenal sebagai salah satu YouTuber tersebut mendapat undangan makan siang bersama Presiden di Istana Negara bersama YouTuber nasional lainnya, seperti Arief Muhammad, Cheryl Raissa, dan Natasha Farani. Ali Hapsah, ayah Agung membenarkan hal itu. Pasalnya, Agung harus terbang ke Palu untuk mewakili Kaltim.  “Agung adalah salah seorang yang diundang Pak Presiden. Tapi tak bisa hadir, karena harus mengikuti lomba debat bahasa Inggris di Palu,” kata Ali Hapsah. Meski demikian, pria ramah itu mengaku bangga karena karya-karya Agung khususnya di bidang sinematografi, mendapat perhatian dari presiden. “Ap...
4 comments
Read more

The Implementation of Decentralization Policy in Indonesia: Benefits and Challenges

INTRODUCTION Since President Suharto resigned in May 1998 caused by the people power led by students, there have been remarkable changes toward democracy in Indonesia. The strong indication can be seen from the success of Indonesia in carrying out general election, where according to some observers both domestic and foreign observers, it was the most democratic general election which had ever been carried out in Indonesia; freedom of press which was formerly tightly regulated and monopolized by the central government; a dramatic increase up to 181 in the number of political party within ten months, from May 1998 to February 1999, (Fatah 2000) ; amendment of 1945 Constitution which was taboo to be done during New Order Era, then to be conducted thorough plenary session of People Assembly in 1999. In short, nearly all sectors of national life experienced dramatic democratization process. This process is nation widely called for reformasi.      One of the most important...
2 comments
Read more

Peran Lembaga Pelatihan/Pendidikan Vokasi Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Era Digital

Saat ini kita berada dalam dunia yang telah berubah dari segala sisi. Apa yang dulunya hanya sebuah hayalan fiksi ilmu pengetahuan (science fiction) , sekarang menjadi ilmu pengetahuan yang nyata (science fact) . Perkembangan teknologi informatika dan komunikasi serta penemuan kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang mengantarkan pada era digitisasi dan otomasi menjadi pemicu terjadinya perubahan yang sangat cepat dan eksponensial. Dalam pusaran angin tornado perubahan dunia yang begitu dahsyat, kita dihadapkan pada dua pilihan: men- drive perubahan atau ter- drive oleh perubahan. Dalam dunia saat ini yang semuanya menuntut respon cepat dan akurat, hanya menyisakan satu ruang bagi individu, kelompok, industri bahkan sebuah bangsa untuk bisa survive , yaitu inovasi. Menteri Ketenagakerjaan sering menyebut, kalau dulu para pejuang kita berteriak “Merdeka atau mati” maka sekarang berganti menjadi “Inovatif atau mati”. Terjangan perubahan di era revolusi industri 4.0 yang j...
2 comments
Read more