Skip to main content

70% Anggaran Daerah Habis untuk Gaji PNS

Menteri Keuangan Agus Martowardojo tetap meminta pemerintah daerah menyediakan 20% anggarannya untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun daerah habiskan 70% anggarannya untuk belanja pegawai.
Demikian disampaikan Agus Marto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011).
"Kita dengan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri kita ingin menghimbau kepada daerah untuk selalu mencadangkan minimum 20% dari APBD-nya untuk belanja modal dan kita tahu untuk daerah-daerah yang baru pemekaran, banyak alokasi anggaran untuk rutin dan kepegawaian tetapi kita tidak ingin daerah terus mengembangkan biaya-biaya rutinnya dan melupakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal lainnya," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty mengaku kurang leluasa dalam mengelola anggaran negara untuk mendanai kegiatan-kegiatan produktif karena sedikitnya ruang fiskal yang hanya sekitar 8% dari kapasitas APBN.
Dia menyebutkan total pagu belanja negara di APBN 2011 sebesar Rp 1.229,6 triliun dan sebagian besar sudah teralokasi untuk mendanai kegiatan belanja yang sifatnya mengikat. Antara lain untuk transfer ke daerah sebesar Rp 393 triliun, bayar bunga dan utang pokok Rp115 triliun, subsidi Rp188 triliun, dana pendidikan Rp240 triliun dan bantuan sosial Rp63 triliun.
"Total dari 100% belanja negara yang Rp1.200 triliun, 92% sudah untuk belanja mengikat. Jadi yang betul-betul free untuk pembangunan baru,
new initiative, tidak lebih dari 8%. Itu untuk belanja infrastruktur, untuk mendorong pembangunan ekonomi," ujarnya.
Anny mengatakan dalam APBN 2011 dana transfer ke daerah memang hanya Rp393 triliun. Namun, jika memperhitungkan pos belanja lain yang juga dinikmati rakyat di seluruh Indonesia, maka sebenarnya total anggaran belanja negara yang mengalir ke daerah mencapai 70%. Sayangnya, alokasi belanja tersebut sebagian besar digunakan hanya untuk bayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
"Tapi ternyata alokasi belanja daerah yang besar itu sebagian besar hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan ada daerah yang 70% APBD-nya digunakan untuk bayar gaji. Tahun ini saja ada formasi 1 juta PNSD. Apakah memang sebesar itu kebutuhannya? Makanya penting untuk melakukan reformasi manajemen PNS di pusat dan daerah,"


Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pertambangan Batu di Adolang: Antara Janji Kesejahteraan dan Ancaman Kehidupan

Indonesia yang kaya akan sumber daya mineral kerap menghadapi paradoks klasik: bagaimana eksploitasi sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan harmoni sosial? Kasus pertambangan batu di wilayah adat Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menawarkan cermin reflektif dalam memahami kompleksitas hubungan antara pertambangan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Yang membuat kasus ini semakin rumit adalah kenyataan bahwa masyarakat Adolang sendiri terbelah: ada yang melihat tambang sebagai peluang ekonomi, ada pula yang melihatnya sebagai ancaman eksistensial terhadap kehidupan mereka. Aktivis masyarakat adat telah menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap operasi pertambangan Galian C yang beroperasi sejak beberapa tahun terakhir. Meskipun mengantongi izin resmi dengan luas konsesi puluhan hektare untuk komoditas batu gunung, keberadaan tambang ini memantik resistensi dari sebagian...
Post a Comment
Read more

Catatan Akhir Tahun: Kontribusi, Kolaborasi dan Komtemplasi

Tahun 2025 telah berlalu dengan segala rupa pengalaman: kegembiraan dan kesedihan, pencapaian dan kehilangan, pertemuan dan perpisahan. Ketika saya merenungkan perjalanan dua belas bulan terakhir ini, saya menyadari bahwa hidup adalah sebuah tapestri rumit yang ditenun dari benang-benang kontras: cahaya dan bayangan, sukses profesional dan duka pribadi, momentum maju dan momen refleksi yang memaksa kita berhenti sejenak. Setahun yang lalu, saya menerima amanah sebagai Direktur Bina Peningkatan Produktivitas di Kementerian Ketenagakerjaan, sebuah tanggung jawab yang tidak saya ambil dengan enteng. Produktivitas, dalam pemahaman saya, adalah jantung dari kemajuan bangsa, adalah ukuran seberapa efektif kita mengubah sumber daya menjadi kesejahteraan, mengubah potensi menjadi prestasi. Dalam setahun ini, bersama tim yang luar biasa, kami berhasil menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk bidang Produktivitas, sebuah pencapaian ya...
Post a Comment
Read more

Tantangan Dunia Ketenagakerjaan di Era Revolusi Industri 4.0

Indonesia memiliki populasi SDM terbesar ke-4 di dunia, yaitu sekitar 260 juta jiwa atau setara dengan 40 persen dari total jumlah populasi ASEAN. Memasuki era bonus demografi yang akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030, semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang paling berpotensi bergerak maju dalam percaturan global. Lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030 mendatang. Indonesia memiliki populasi SDM terbesar ke-4 di dunia, yaitu sekitar 260 juta jiwa atau setara dengan 40 persen dari total jumlah populasi ASEAN. Memasuki era bonus demografi yang akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030, semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang paling berpotensi bergerak maju dalam percaturan global. Lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia p...
2 comments
Read more