Skip to main content

RAPBN 2010 Tidak Berpihak kepada Masyarakat Miskin

Selama ini pemerintah mengklaim Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2010 sudah pro-rakyat karena belanja pegawai hanya sebesar 25,9 persen, sedangkan klasifikasi belanja barang, belanja modal dan belanja sosial dengan total 64,1 persen dari seluruh RAPBN diperuntukan untuk rakyat.
Menurut Yuna Farhan, Sekretaris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), RAPBN 2010 berpihak kepada masyarakat miskin hanya dalam versi pemerintah. "Bila melihat analisi masyarakat yang selama ini terus memantau pembahasan RAPBN antara legislatif dan eksekutif ternyata RAPBN tidak berpihak pada masyarakat miskin," ujarnya, Senin (14/9).
Seperti yang diketahui dalam RAPBN 2010 berdasarkan urutan terbesar adalah belanja barang Rp 99,7 triliun (30,4 persen), belanja pegawai 84,4 triliun (25,9 persen), belanja modal 76,8 triliun (23,4 persen) dan bantuan sosial Rp 66,0 triliun (20,1 persen).
Selain itu, pemerintah mempunyai argumentasi lain, bahwa RAPBN 2010 benar-benar berpihak kepada rakyat miskin. Dimana hal ini dibuktikan dengan program populis pemerintah, seperti Program wajib belajar 9 tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 31,7 triliun (9,6 persen). Program pendidikan tinggi sebesar Rp 20,8 triliun (6,3 persen). Program upaya kesehatan perorangan Rp 10,4 triliun (3,1 persen) program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, 10,0 triliun (3,0 persen) dan program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan Rp 9,6 triliun (2,9 persen).
Ia meragukan hal-hal tersebut dapat terwujud, pasalnya tidak ada yang dapat menjamin bahwa belanja tersebut akan benar-benar dialokasikan untuk masyarakat miskin kemudian, walau belanja modal, belanja barang dan belanja bantuan sosial lebih besar dari belanja pegawaidalam RAPBN 2010. "Program-program populis pemerintah akan dihabisi walaupun dalam programnya ditujukan untuk rakyat," kata dia.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tak Jadi Santap Siang Bareng Presiden

Meraih emas kategori the best speakers (pembicara terbaik) pada ajang National School Debating Championship (NSDC) di Palu, Sulawesi Tengah pada 10–16 Agustus, bisa mengobati kekecewaan Agung Aulia Hapsah. Pasalnya, pelajar SMA 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser itu, harus merelakan kesempatan emas bertemu Presiden Joko Widodo. Pada saat bersamaan, Agung yang cukup terkenal sebagai salah satu YouTuber tersebut mendapat undangan makan siang bersama Presiden di Istana Negara bersama YouTuber nasional lainnya, seperti Arief Muhammad, Cheryl Raissa, dan Natasha Farani. Ali Hapsah, ayah Agung membenarkan hal itu. Pasalnya, Agung harus terbang ke Palu untuk mewakili Kaltim.  “Agung adalah salah seorang yang diundang Pak Presiden. Tapi tak bisa hadir, karena harus mengikuti lomba debat bahasa Inggris di Palu,” kata Ali Hapsah. Meski demikian, pria ramah itu mengaku bangga karena karya-karya Agung khususnya di bidang sinematografi, mendapat perhatian dari presiden. “Ap...
4 comments
Read more

Takbir yang Tak Serentak: Refleksi Sosial atas Perbedaan Hari Raya

Setiap kali bulan Ramadan mendekati ujungnya, umat Islam di Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama: kapan kita berpuasa, dan kapan kita berlebaran? Tahun ini, perbedaan itu kembali terjadi. Sebagian memulai puasa lebih awal, sebagian lainnya menyusul sehari kemudian. Ketika Idul Fitri tiba, perbedaan itu kembali menganga, sebagian telah bertakbir, sebagian masih berpuasa. Bagi kalangan terdidik, ini mungkin dipahami sebagai perbedaan metodologi. Namun bagi masyarakat awam, situasi ini sering kali menghadirkan kebingungan, bahkan kegamangan. Lebaran, yang semestinya menjadi simbol persatuan dan kemenangan bersama, justru terasa terbelah dalam praktik. Pertanyaannya: mengapa perbedaan ini terus berulang, dan apakah tidak mungkin kita menemukan jalan untuk menyatukannya? Perbedaan penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri pada dasarnya berakar pada dua pendekatan: hisab dan rukyat. Hisab mengandalkan perhitungan astronomi yang presisi, sementara rukyat menekankan observasi lan...
Post a Comment
Read more

Tantangan Dunia Ketenagakerjaan di Era Revolusi Industri 4.0

Indonesia memiliki populasi SDM terbesar ke-4 di dunia, yaitu sekitar 260 juta jiwa atau setara dengan 40 persen dari total jumlah populasi ASEAN. Memasuki era bonus demografi yang akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030, semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang paling berpotensi bergerak maju dalam percaturan global. Lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030 mendatang. Indonesia memiliki populasi SDM terbesar ke-4 di dunia, yaitu sekitar 260 juta jiwa atau setara dengan 40 persen dari total jumlah populasi ASEAN. Memasuki era bonus demografi yang akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030, semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang paling berpotensi bergerak maju dalam percaturan global. Lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia p...
2 comments
Read more