Skip to main content

RAPBN 2010 Tidak Berpihak kepada Masyarakat Miskin

Selama ini pemerintah mengklaim Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2010 sudah pro-rakyat karena belanja pegawai hanya sebesar 25,9 persen, sedangkan klasifikasi belanja barang, belanja modal dan belanja sosial dengan total 64,1 persen dari seluruh RAPBN diperuntukan untuk rakyat.
Menurut Yuna Farhan, Sekretaris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), RAPBN 2010 berpihak kepada masyarakat miskin hanya dalam versi pemerintah. "Bila melihat analisi masyarakat yang selama ini terus memantau pembahasan RAPBN antara legislatif dan eksekutif ternyata RAPBN tidak berpihak pada masyarakat miskin," ujarnya, Senin (14/9).
Seperti yang diketahui dalam RAPBN 2010 berdasarkan urutan terbesar adalah belanja barang Rp 99,7 triliun (30,4 persen), belanja pegawai 84,4 triliun (25,9 persen), belanja modal 76,8 triliun (23,4 persen) dan bantuan sosial Rp 66,0 triliun (20,1 persen).
Selain itu, pemerintah mempunyai argumentasi lain, bahwa RAPBN 2010 benar-benar berpihak kepada rakyat miskin. Dimana hal ini dibuktikan dengan program populis pemerintah, seperti Program wajib belajar 9 tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 31,7 triliun (9,6 persen). Program pendidikan tinggi sebesar Rp 20,8 triliun (6,3 persen). Program upaya kesehatan perorangan Rp 10,4 triliun (3,1 persen) program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, 10,0 triliun (3,0 persen) dan program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan Rp 9,6 triliun (2,9 persen).
Ia meragukan hal-hal tersebut dapat terwujud, pasalnya tidak ada yang dapat menjamin bahwa belanja tersebut akan benar-benar dialokasikan untuk masyarakat miskin kemudian, walau belanja modal, belanja barang dan belanja bantuan sosial lebih besar dari belanja pegawaidalam RAPBN 2010. "Program-program populis pemerintah akan dihabisi walaupun dalam programnya ditujukan untuk rakyat," kata dia.

Comments

Popular posts from this blog

Tak Jadi Santap Siang Bareng Presiden

Meraih emas kategori the best speakers (pembicara terbaik) pada ajang National School Debating Championship (NSDC) di Palu, Sulawesi Tengah pada 10–16 Agustus, bisa mengobati kekecewaan Agung Aulia Hapsah. Pasalnya, pelajar SMA 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser itu, harus merelakan kesempatan emas bertemu Presiden Joko Widodo. Pada saat bersamaan, Agung yang cukup terkenal sebagai salah satu YouTuber tersebut mendapat undangan makan siang bersama Presiden di Istana Negara bersama YouTuber nasional lainnya, seperti Arief Muhammad, Cheryl Raissa, dan Natasha Farani. Ali Hapsah, ayah Agung membenarkan hal itu. Pasalnya, Agung harus terbang ke Palu untuk mewakili Kaltim.  “Agung adalah salah seorang yang diundang Pak Presiden. Tapi tak bisa hadir, karena harus mengikuti lomba debat bahasa Inggris di Palu,” kata Ali Hapsah. Meski demikian, pria ramah itu mengaku bangga karena karya-karya Agung khususnya di bidang sinematografi, mendapat perhatian dari presiden. “Apa yang dicapai Agun

Conducting Community Development Work in Developing Countries

INTRUDUCTION In the last two decades, countries throughout the world including developed and developing countries were faced the dramatic impacts of global reformation. This new restructuring suggest that we are moving rapidly from the era of the nation states toward a global community dominated by regional market economies and growing interdependence. It has become routine for international observers to point out the surprising changes have taken place in all aspect of global life politically, economically, socially and even culturally. However, a real "new world order" remains mysterious. While experts may claim the global spread of democracy, political and economic instability has reached an unparalleled level. Among developing countries remain experience economic crisis. The gap between rich and poor has doubled in the past three decades, so that we now live in a world in which 20% of its people consume more than 80% of its wealth. During the 1980s, per capita incom

Community Development: Between Expectation and Reality

INTRODUCTION Modernization promoted by western countries, followed by economic rationalism, has shown remarkable achievement. The presumption to its unquestionable success was based on the attaining of high performance of economic growth due to the high rate of investments in industrial sector. The development strategies following this approach is the achieving a maximum production by maximally managing resources with the purpose for people benefit. The principle of this strategy is that the increase of production would automatically increase the benefit for community. However, a range problem, including poverty, environmental deterioration, and the isolation of people from the development process, came up together with this sophistication.  It clearly indicates that this success unable to fulfil the most essential need for human being socially, economically and politically, which are the need for community to live with their environment harmonically, and the need for them to live in h