Skip to main content

RAPBN 2010 Tidak Berpihak kepada Masyarakat Miskin

Selama ini pemerintah mengklaim Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2010 sudah pro-rakyat karena belanja pegawai hanya sebesar 25,9 persen, sedangkan klasifikasi belanja barang, belanja modal dan belanja sosial dengan total 64,1 persen dari seluruh RAPBN diperuntukan untuk rakyat.
Menurut Yuna Farhan, Sekretaris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), RAPBN 2010 berpihak kepada masyarakat miskin hanya dalam versi pemerintah. "Bila melihat analisi masyarakat yang selama ini terus memantau pembahasan RAPBN antara legislatif dan eksekutif ternyata RAPBN tidak berpihak pada masyarakat miskin," ujarnya, Senin (14/9).
Seperti yang diketahui dalam RAPBN 2010 berdasarkan urutan terbesar adalah belanja barang Rp 99,7 triliun (30,4 persen), belanja pegawai 84,4 triliun (25,9 persen), belanja modal 76,8 triliun (23,4 persen) dan bantuan sosial Rp 66,0 triliun (20,1 persen).
Selain itu, pemerintah mempunyai argumentasi lain, bahwa RAPBN 2010 benar-benar berpihak kepada rakyat miskin. Dimana hal ini dibuktikan dengan program populis pemerintah, seperti Program wajib belajar 9 tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 31,7 triliun (9,6 persen). Program pendidikan tinggi sebesar Rp 20,8 triliun (6,3 persen). Program upaya kesehatan perorangan Rp 10,4 triliun (3,1 persen) program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, 10,0 triliun (3,0 persen) dan program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan Rp 9,6 triliun (2,9 persen).
Ia meragukan hal-hal tersebut dapat terwujud, pasalnya tidak ada yang dapat menjamin bahwa belanja tersebut akan benar-benar dialokasikan untuk masyarakat miskin kemudian, walau belanja modal, belanja barang dan belanja bantuan sosial lebih besar dari belanja pegawaidalam RAPBN 2010. "Program-program populis pemerintah akan dihabisi walaupun dalam programnya ditujukan untuk rakyat," kata dia.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pertambangan Batu di Adolang: Antara Janji Kesejahteraan dan Ancaman Kehidupan

Indonesia yang kaya akan sumber daya mineral kerap menghadapi paradoks klasik: bagaimana eksploitasi sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan harmoni sosial? Kasus pertambangan batu di wilayah adat Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menawarkan cermin reflektif dalam memahami kompleksitas hubungan antara pertambangan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Yang membuat kasus ini semakin rumit adalah kenyataan bahwa masyarakat Adolang sendiri terbelah: ada yang melihat tambang sebagai peluang ekonomi, ada pula yang melihatnya sebagai ancaman eksistensial terhadap kehidupan mereka. Aktivis masyarakat adat telah menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap operasi pertambangan Galian C yang beroperasi sejak beberapa tahun terakhir. Meskipun mengantongi izin resmi dengan luas konsesi puluhan hektare untuk komoditas batu gunung, keberadaan tambang ini memantik resistensi dari sebagian...
Post a Comment
Read more

Tak Jadi Santap Siang Bareng Presiden

Meraih emas kategori the best speakers (pembicara terbaik) pada ajang National School Debating Championship (NSDC) di Palu, Sulawesi Tengah pada 10–16 Agustus, bisa mengobati kekecewaan Agung Aulia Hapsah. Pasalnya, pelajar SMA 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser itu, harus merelakan kesempatan emas bertemu Presiden Joko Widodo. Pada saat bersamaan, Agung yang cukup terkenal sebagai salah satu YouTuber tersebut mendapat undangan makan siang bersama Presiden di Istana Negara bersama YouTuber nasional lainnya, seperti Arief Muhammad, Cheryl Raissa, dan Natasha Farani. Ali Hapsah, ayah Agung membenarkan hal itu. Pasalnya, Agung harus terbang ke Palu untuk mewakili Kaltim.  “Agung adalah salah seorang yang diundang Pak Presiden. Tapi tak bisa hadir, karena harus mengikuti lomba debat bahasa Inggris di Palu,” kata Ali Hapsah. Meski demikian, pria ramah itu mengaku bangga karena karya-karya Agung khususnya di bidang sinematografi, mendapat perhatian dari presiden. “Ap...
4 comments
Read more

Stagnasi Produktivitas Indonesia: Ancaman Nyata Bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Indonesia Emas 2045

Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Data produktivitas nasional periode 1971-2022 mengungkap akar masalah yang selama ini luput dari perhatian: stagnasi Total Factor Productivity (TFP) yang berlangsung lebih dari dua dekade. Sebelum memahami permasalahan produktivitas Indonesia, penting untuk mengenal konsep Total Factor Productivity atau TFP. Dalam ilmu ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara berasal dari tiga sumber utama: penambahan tenaga kerja, penambahan modal (investasi), dan peningkatan efisiensi penggunaan kedua faktor tersebut. TFP adalah ukuran efisiensi ini, seberapa taktis suatu negara mengombinasikan tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan output. TFP mencerminkan kemajuan teknologi, inovasi, kualitas manajemen, efisiensi institusi, dan seluruh aspek yang membuat perekonomian menjadi lebih produktif tanpa harus menambah input. Sebagai ilustrasi sederh...
Post a Comment
Read more