Skip to main content

RAPBN 2010 Tidak Berpihak kepada Masyarakat Miskin

Selama ini pemerintah mengklaim Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2010 sudah pro-rakyat karena belanja pegawai hanya sebesar 25,9 persen, sedangkan klasifikasi belanja barang, belanja modal dan belanja sosial dengan total 64,1 persen dari seluruh RAPBN diperuntukan untuk rakyat.
Menurut Yuna Farhan, Sekretaris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), RAPBN 2010 berpihak kepada masyarakat miskin hanya dalam versi pemerintah. "Bila melihat analisi masyarakat yang selama ini terus memantau pembahasan RAPBN antara legislatif dan eksekutif ternyata RAPBN tidak berpihak pada masyarakat miskin," ujarnya, Senin (14/9).
Seperti yang diketahui dalam RAPBN 2010 berdasarkan urutan terbesar adalah belanja barang Rp 99,7 triliun (30,4 persen), belanja pegawai 84,4 triliun (25,9 persen), belanja modal 76,8 triliun (23,4 persen) dan bantuan sosial Rp 66,0 triliun (20,1 persen).
Selain itu, pemerintah mempunyai argumentasi lain, bahwa RAPBN 2010 benar-benar berpihak kepada rakyat miskin. Dimana hal ini dibuktikan dengan program populis pemerintah, seperti Program wajib belajar 9 tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 31,7 triliun (9,6 persen). Program pendidikan tinggi sebesar Rp 20,8 triliun (6,3 persen). Program upaya kesehatan perorangan Rp 10,4 triliun (3,1 persen) program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, 10,0 triliun (3,0 persen) dan program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan Rp 9,6 triliun (2,9 persen).
Ia meragukan hal-hal tersebut dapat terwujud, pasalnya tidak ada yang dapat menjamin bahwa belanja tersebut akan benar-benar dialokasikan untuk masyarakat miskin kemudian, walau belanja modal, belanja barang dan belanja bantuan sosial lebih besar dari belanja pegawaidalam RAPBN 2010. "Program-program populis pemerintah akan dihabisi walaupun dalam programnya ditujukan untuk rakyat," kata dia.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tantangan Dunia Ketenagakerjaan di Era Revolusi Industri 4.0

Indonesia memiliki populasi SDM terbesar ke-4 di dunia, yaitu sekitar 260 juta jiwa atau setara dengan 40 persen dari total jumlah populasi ASEAN. Memasuki era bonus demografi yang akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030, semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang paling berpotensi bergerak maju dalam percaturan global. Lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030 mendatang. Indonesia memiliki populasi SDM terbesar ke-4 di dunia, yaitu sekitar 260 juta jiwa atau setara dengan 40 persen dari total jumlah populasi ASEAN. Memasuki era bonus demografi yang akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030, semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang paling berpotensi bergerak maju dalam percaturan global. Lembaga riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia p...
2 comments
Read more

Pilkada Langsung Vs DPRD: Mencari Format Terbaik Bagi Demokrasi Lokal Indonesia

Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem langsung ke pemilihan melalui DPRD kembali mencuat dan memicu perdebatan publik yang intens. Dengan dukungan dari hampir seluruh fraksi di DPR kecuali PDIP, diskursus ini menuntut analisis mendalam berbasis data untuk memahami implikasi dari masing-masing sistem terhadap kualitas demokrasi lokal Indonesia. Perdebatan ini bukan sekadar pilihan teknis prosedural, melainkan menyangkut filosofi demokrasi yang dianut bangsa dan bagaimana kita mendefinisikan representasi rakyat dalam konteks pemerintahan daerah. Sejak implementasi pilkada langsung melalui UU No. 32 Tahun 2004, Indonesia telah menyelenggarakan ribuan pemilihan kepala daerah. Data KPU menunjukkan bahwa pada periode 2015-2024, telah terselenggara lebih dari 800 pilkada serentak di berbagai gelombang dengan tingkat partisipasi pemilih rata-rata 75-77%. Legitimasi demokratis menjadi kekuatan utama pilkada langsung, di mana kepala daerah terpilih memiliki mandat langsu...
Post a Comment
Read more

Live Streaming Maraton: Fenomena Baru Ekonomi Digital dan Parasosial Indonesia

Dunia digital Indonesia kembali dihebohkan oleh fenomena live streaming maraton yang dilakukan oleh Reza Arap, seorang content creator dan YouTuber ternama. Dalam tayangan Youtube berjudul "MARAPTHON: The Last Tale", Reza melakukan siaran langsung non-stop selama 24 jam sehari di rumahnya bersama teman-temannya yang direncanakan akan berlangsung selama 100 hari. Dalam delapan hari pertama saja, ia telah mengumpulkan tip dari penonton mencapai Rp1,7 miliar, termasuk satu donasi anonim senilai Rp300 juta. Fenomena ini mencerminkan transformasi mendalam dalam lanskap ekonomi digital, budaya konsumsi media, dan dinamika sosial masyarakat modern yang layak dikaji secara lebih komprehensif. Live streaming maraton yang dilakukan Reza Arap merepresentasikan konvergensi antara teknologi, entertainment , dan ekonomi digital dalam bentuk yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Platform streaming yang ia gunakan menerapkan model bisnis revenue sharing , di mana pemilik p...
Post a Comment
Read more