RAPBN 2010 Tidak Berpihak kepada Masyarakat Miskin

Selama ini pemerintah mengklaim Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2010 sudah pro-rakyat karena belanja pegawai hanya sebesar 25,9 persen, sedangkan klasifikasi belanja barang, belanja modal dan belanja sosial dengan total 64,1 persen dari seluruh RAPBN diperuntukan untuk rakyat.

Menurut Yuna Farhan, Sekretaris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), RAPBN 2010 berpihak kepada masyarakat miskin hanya dalam versi pemerintah. "Bila melihat analisi masyarakat yang selama ini terus memantau pembahasan RAPBN antara legislatif dan eksekutif ternyata RAPBN tidak berpihak pada masyarakat miskin," ujarnya, Senin (14/9).

Seperti yang diketahui dalam RAPBN 2010 berdasarkan urutan terbesar adalah belanja barang Rp 99,7 triliun (30,4 persen), belanja pegawai 84,4 triliun (25,9 persen), belanja modal 76,8 triliun (23,4 persen) dan bantuan sosial Rp 66,0 triliun (20,1 persen).

Selain itu, pemerintah mempunyai argumentasi lain, bahwa RAPBN 2010 benar-benar berpihak kepada rakyat miskin. Dimana hal ini dibuktikan dengan program populis pemerintah, seperti Program wajib belajar 9 tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 31,7 triliun (9,6 persen). Program pendidikan tinggi sebesar Rp 20,8 triliun (6,3 persen). Program upaya kesehatan perorangan Rp 10,4 triliun (3,1 persen) program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, 10,0 triliun (3,0 persen) dan program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan Rp 9,6 triliun (2,9 persen).

Ia meragukan hal-hal tersebut dapat terwujud, pasalnya tidak ada yang dapat menjamin bahwa belanja tersebut akan benar-benar dialokasikan untuk masyarakat miskin kemudian, walau belanja modal, belanja barang dan belanja bantuan sosial lebih besar dari belanja pegawaidalam RAPBN 2010. "Program-program populis pemerintah akan dihabisi walaupun dalam programnya ditujukan untuk rakyat," kata dia.

Source: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/09/14/18535630/rapbn.2010.tidak.berpihak.kepada.masyarakat.miskin

Comments

Live Streaming Maraton: Fenomena Baru Ekonomi Digital dan Parasosial Indonesia

Dunia digital Indonesia kembali dihebohkan oleh fenomena live streaming maraton yang dilakukan oleh Reza Arap, seorang content creator dan YouTuber ternama. Dalam tayangan Youtube berjudul "MARAPTHON: The Last Tale", Reza melakukan siaran langsung non-stop selama 24 jam sehari di rumahnya bersama teman-temannya yang direncanakan akan berlangsung selama 100 hari. Dalam delapan hari pertama saja, ia telah mengumpulkan tip dari penonton mencapai Rp1,7 miliar, termasuk satu donasi anonim senilai Rp300 juta. Fenomena ini mencerminkan transformasi mendalam dalam lanskap ekonomi digital, budaya konsumsi media, dan dinamika sosial masyarakat modern yang layak dikaji secara lebih komprehensif. Live streaming maraton yang dilakukan Reza Arap merepresentasikan konvergensi antara teknologi, entertainment , dan ekonomi digital dalam bentuk yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Platform streaming yang ia gunakan menerapkan model bisnis revenue sharing , di mana pemilik p...

Tak Jadi Santap Siang Bareng Presiden

Meraih emas kategori the best speakers (pembicara terbaik) pada ajang National School Debating Championship (NSDC) di Palu, Sulawesi Tengah pada 10–16 Agustus, bisa mengobati kekecewaan Agung Aulia Hapsah. Pasalnya, pelajar SMA 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser itu, harus merelakan kesempatan emas bertemu Presiden Joko Widodo. Pada saat bersamaan, Agung yang cukup terkenal sebagai salah satu YouTuber tersebut mendapat undangan makan siang bersama Presiden di Istana Negara bersama YouTuber nasional lainnya, seperti Arief Muhammad, Cheryl Raissa, dan Natasha Farani. Ali Hapsah, ayah Agung membenarkan hal itu. Pasalnya, Agung harus terbang ke Palu untuk mewakili Kaltim. “Agung adalah salah seorang yang diundang Pak Presiden. Tapi tak bisa hadir, karena harus mengikuti lomba debat bahasa Inggris di Palu,” kata Ali Hapsah. Meski demikian, pria ramah itu mengaku bangga karena karya-karya Agung khususnya di bidang sinematografi, mendapat perhatian dari presiden. “Ap...

Decentralisation and Poverty Reduction: Great Authority, Wealth and Poverty in East Kalimantan, Indonesia

East Kalimantan is a province with full of paradox. This region has considerable economic potential measured in terms of its endowments of natural resources, including oil, natural gas, gold and coal. Yet, East Kalimantan still lacks infrastructure, has poor human resources and high levels of unemployment, factors which condemn much of the population to a life of paucity and hardship. The new system of decentralisation which has been implemented since 2001 has been expected to give more benefit to the region, as regional governments have held relatively more power and fiscal capacity. Law 22 1999, which has been revised twice, has provided more authority to regional governments to take care of such important areas as education, health, the environment, labor, public works and natural resources management, where previously control in these areas was strictly limited (Aspinal and Fealy 2003). The introduction of fiscal decentralisation through Law 25 1999, further revised in Law 33 2004,...

Catatan Ali Hapsah

Search This Blog