Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 dinilai mengandung kontradiksi karena tema yang diusungnya 'Pemilihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat' bertentangan dengan kebijakan alokasi anggaran di dalamnya.
Menurut Yuna Farhan dari Seknas FITRA, kontraksi RAPBN 2010 lemah. Meski jumlahnya naik, tapi kenaikannya terkecil sejak lima tahun terakhir. "Tidak sesuai karena hampir separuh belanja pemerintah pusat hanya habis untuk belanja pegawai dan membayar utang sebesar 336 triliun atau 48 persen dari total," tutur Yuna dalam keterangan pers bersama sejumlah lembaga swadaya lainnya di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jumat (14/8).
Kenaikan alokasi belanja dalam RAPBN 2010 juga terletak untuk belanja pegawai sebesar 21 persen yang kemudian menurunkan jumlah belanja subsidi sebesar 10 persen dan bantuan sosial sebesar 11 persen. "Penurunan subsidi terbesar itu sebenarnya pada obat generik, pupuk serta pangan padahal subsidi masih dibutuhkan petani. Belanja bantuan sosial terdiri dari BOS, Jamkesmas, raskin, PNPM juga berkurang," lanjut Yuna.
Yuna juga menegaskan fungsi pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat tidak berjalan karena mengorbankan prioritas ekonomi, seperti infrastruktur, pertanian, perikanan dan perhubungan. Malah, fungsi alokasi anggaran pertahanan yang ditingkatkan 76 persen. "Kami bukan tidak ingin perbaikan alutsista tapi hasil audit BPK menyatakan laporan keuangan Dephan selalu disclaimer. "Oleh karena itu, itu diperbaiki dulu baru tahu berapa alokasi seharusnya untuk Dephan," tandas Yuna.
Comments
Post a Comment